Belanja Negara Tahun 2010 direncanakan Rp 1.009,5 triliun, naik Rp 3,8 triliun dibandingkan asumsi tahun 2009.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Panitia Anggaran Harry Azhar Aziz saat diwawancarai wartawan, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/8).

Belanja negara tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 699,7 triliun, naik dari asumsi tahun ini sebesar Rp 691,5 triliun. Transfer ke daerah akan ditetapkan Rp 309,8 triliun, naik tipis dibanding asumsi dalam APBNP 2009 sebesar Rp 309,3 triliun.

Menurut Harry, sejalan dengan kenaikan alokasi belanja negara, penerimaan juga harus bertambah agar defisit tahun depan tidak diperlebar terlalu jauh dari asumsi dalam RAPBN 2010, yaitu 1,6% dari Produk Domestik Bruto, setara Rp 98 triliun. “Saya pikir 0,1% s/d 0,2% itu sudah maksimal tambahan defisitnya”, tukas Harry.

Harry menegaskan bahwa kenaikan belanja negara tersebut untuk mengkompensasi kenaikan target pertumbuhan ekonomi.

“Kenaikan target pertumbuhan tersebut tetap ada prasyaratnya, misalnya belanja investasi harus ditambah”, tegasnya. Artinya belanja modal dan barang harus ditambah, begitu juga dengan belanja konsumtif.

DPR dan Pemerintah pada Rapat Kerja tersebut sepakat menaikkan target penerimaan pajak 2010 sebesar Rp 6 triliun guna menopang pertumbuhan ekonomi. Dalam RAPBN 2010, penerimaan pajak ditargetkan Rp 645 triliun dengan asumsi laju perekonomian 5%. Asumsi ini naik dibanding target APBNP 2009 Rp 652,12 triliun.

Selain itu untuk mengimbangi laju perekonomian nasional 2010 yang ditargetkan naik dari 5% menjadi 5,5%, Harry menegaskan.

Pemotongan anggaran kontraproduktif dengan keinginan pemerintah dan DPR, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati adalah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomia ekonomi 2010.

Oleh karena itu, menurut Sri Mulyani target perubahan target pertumbuhan tidak akan berimplikasi pada pemotongan anggaran. (sc)