HUT DPR RI ke-68 menjadi momen yang sangat penting, dimana di gedung DPR lah perkembangan demokrasi di Indonesia yang semakin dinamis itu bermuara. Hal tersebut diungkapkan Sekjen DPR RI, Winantuningtyastiti sesaat setelah apel HUT DPR RI pada Kamis (29/8).

“Dengan berbagai permasalahan yang dihadapi kesetjenan DPR akan terus mendukung kinerja dewan sebagai sebuah lembaga yang merepresentasikan rakyat,”jelas Win.

Ditambahkannya, meski selama ini ada opini yang berkembang bahwa DPR kurang melahirkan undang-undang, namun dikatakan Win, tugas DPR tidak semata untuk membuat atau melahirkan Undang-undang, melainkan ada tugas lain yang tidak kalah pentingnya.

“Sebagaimana tiga fungsi DPR, legislasi, anggaran dan pengawasan. Dimana dari tiga fungsi tersebut tugas DPR tidak semata melahirkan Undang-undang, namun juga ada fungsi atau tugas lain yang tidak kalah pentingnya yaitu pengawasan dan budgeting. Selain itu tentunya aktivitas DPR lainnya yang langsung bersentuhan dengan rakyat atau masyarakat luas, misalnya menjaring masukan, informasi dan aspirasi masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah,”paparnya.

Selain pengibaran bendera sang saka Merah putih, dalam apel tersebut juga dilakukan penyematan satya lencana karya satya bagi karyawan DPR RI yang sudah memasuki masa bakti 10 tahun, 20 tahun hingga 30 tahun.

“Tidak secara otomatis karyawan yang sudah mengabdi selama 10, 20 dan 30 tahun mendapat penghargaan satya lencana karya satya itu, melainkan yang memiliki track record atau kinerja yang sangat baik, disiplin yang tinggi dan tidak pernah melakukan pelanggaran serta pasti yang terus menerus mengabdi atau tidak terputus-putus. Oleh karena itu untuk kali ini penerima  satya lencana tersebut jumlahnya kurang lebih sekitar 150 orang,”ungkap Win.

Dikatakan Win, apel HUT DPR RI tersebut merupakan bagian kecil  dari serangkaian peringatan dan perayaan HUT DPR. Dimana kesetjenan DPR RI juga menggelar Porseni (pekan olahraga dan seni) yang merupakan kompetisi atau lomba olahraga dan seni bagi karyawan kesetjenan DPR, MPR dan DPD. Selain itu juga diketengahkan pameran foto oleh para wartawan yang bertugas di DPR, dan pada puncaknya ditampilkan Pagelaran Wayang Kulit semalam suntuk dengan Ki Dalang terkenal Ki Anom Suroto.

Berbicara tentang sejarah DPR, 29 Agustus 1945 atau 12 hari setelah proklamasi kemerdekaan RI, lembaga ini awalnya bernama Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Kemudian sempat berubah menjadi DPRS (Dewan perwakilan rakyat sementara), DPR-GR (Gotong Rpyong) dan akhirnya menjadi DPR, lembaga tinggi negara dalam system ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat.(Ayu), foto : hr, wy. od/parle/hr.