Komisi I DPR RI memberikan persetujuan terhadap permohonan Pergeseran Anggaran Rupiah Murni Pendamping (RMP) Kementerian Pertahanan/Tentara Nasional Indonesia (TNI) tahun anggaran 2013, sebesar Rp.5,234 Triliun.

Alokasi tersebut, untuk uang muka kegiatan prioritas, pemanfaatan diluar kegiatan prioritas, dan  kekuarangan pembayaran F-16 EDA tahap I. Dalam Rapat Kerja Komisi I dengan Kementerian Pertahanan, dipimpin Ketua Komisi Mahfudz Siddiq, di Gedung DPR, Senin (2/9)

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menjelaskan Indonesia telah menandatangani letter of over and second  (LOA) dengan Pemerintah Amerika sebesar USD 670 Juta, untuk pembayaran up grading 24 unit F-16. “sebetulnya 28, tapi yang 4 ini sebagai back up,” ungkapnya.

Purnomo menjelaskan  pembayaran pertama USD 200 Juta (Initial Deposit) yang telah Indonesia selesaikan.  Selanjutnya, untuk pembayaran Tahap I yang semestinya dibayarkan 15 Maret 2013 belum kita bayarkan sebesar USD 237.989.728. “Kita ingin minta persetujuan dari pengalihan anggaran dari RMP,” katanya.  

Cicilan yang harus dibayarkan Tahap I, telah dibayarkan cicilan tahap I sebesar USD206.228.073 dari alokasi pada DIPA UO TNI AU sebesar Rp.2 Triliun, maka masih terdapat kekurangan sebesar USD31.761.655 atau setara dengan Rp.349.378.700.000.

Disamping itu, menurut Purnomo perlu disiapkan pengganti selisih kurs pada pembayaran tahap I sebesar Rp.1 Miliar, sehingga masih terdapat kekuarangan untuk pembayaran Up Grade F-16 EDA sebesar Rp.350 Miliar.

Dijelaskan Rencana Delevery 24 pesawat F-16 tersebut jika pembayaran tahap I, Ii, III lancar, maka Juli 2014 hingga Oktober 2015 akan masuk ke Indonesia.   

Patut  diketahui pembayaran tahap II pada 15 maret 2014 sebesar USD 209.305.619, dan tahap III 15 Maret 2015 sebesar USD 23.372,746. (as), foto : rizka/parle/hr.