Anggota Komisi V DPR Ibnu Munzir (F-KB) mempertanyakan program infrastruktur pedesaan yang lamban. Pasalnya DPR telah menyetujui penambahan anggaran sebesar Rp. 9 Triliun untuk pembangunan infrastruktur tersebut.

"Saat ini ekonomi mengalami turbulensi karena itu peran mitra kerja Komisi V DPR sangat diharapkan, karena kita tidak dapat mengharapkan dari sektor pertanian yang mengalami inflasi, dikarenakan memang salah satunya infrastruktur yang rusak,"terangnya saat Raker Komisi V DPR dengan Menteri PDT Helmy Faisal, Menteri PU Djoko Kirmanto, Menteri Perumahan Rakyat Djan farid, dipimpin oleh Ketua Komisi V DPR Laurens Bahang Dama, Gedung Nusantara, Selasa, (3/9).

Menurutnya, subsidi harus diberikan dalam bentuk program infrastruktur pedesaan secara efektif dan dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat pedesaan.

Sementara Riswan Tony (F-PG) mempertanyakan manajemen pengelolaan anggaran di Pekerjaan Umum, dirinya melihat bahwa kontrak PU kerap membawa misi dari Satker saja tidak membawa kepentingan program yang sifatnya strategis atau unggulan.

"Kita tidak melihat program yang besar dan sukses yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, harusnya makin besar dana yang dikelola dan pusat memewang wewenag kendali untuk mengalokasikan program,"ujarnya.   

Dia mengharapkan Pekerjaan Umum dan timnya mampu membuat program yang sukses dan menambah kapasitas jalan di Indonesia. (si)/foto:wahyu/parle/iw.