Komisi VI DPR menyetujui penyempurnaan Pagu Sementara RAPBN 2010 Kementerian Negara Koperasi dan UKM sebesar Rp 733,905 miliar dengan menerapkan prinsip transparansi, obyektivitas, efektivitas dan efisiensi.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi VI Anwar Sanusi (F-PPP) yang didampingi Ketua Komisi VI Totok Daryanto (F-PAN) dan Wakil Ketua Komisi VI Agus Hermanto (F-PD) saat memimpin Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Kementerian Negara Koperasi dan UKM Guritno, di Gedung Nusantara I DPR, Senin (31/8).

Komisi VI mendesak Kementerian Negara Koperasi dan UKM agar melakukan optimalisasi penggunaan anggaran sehingga kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan target, ujarnya. Mengingat, lanjutnya, realisasi pelaksanaan anggaran Kementerian Negara Koperasi dan UKM dalam APBN 2009 hingga 26 Agustus 2009 baru mencapai Rp 337,526 miliar atau mencapai 45,02 persen.

Ia menambahkan, Komisi VI akan mengupayakan secara maksimal dan membahasnya penambahan anggaran Kementerian Negara Koperasi dan UKM sebesar Rp 135,919 miliar untuk program perbedayaan Koperasi dan UMKM dalam RAPBN 2010.

Sementara itu Sekretaris Kementerian Negara Koperasi dan UKM Guritno dalam paparannya mengatakan, meskipun pagu anggaran tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 2,12 persen dari tahun 2009, pada dasarnya kami tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran tersebut, ujarnya. Terutama untuk melanjutkan program-program pemberdayaan KUMKM sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2010, jelasnya.

Guritno menambahkan, Kementerian Negara Koperasi dan UKM dalam rangka efisiensi dan optimalisasi pelaksanaan anggaran telah melakukan diantara salah satunya mendorong pelaksanaan kegiatan dan anggaran agar sesuai dengan rencana operasional, waktu dan sasaran yang telah ditetapkan.(Iwan)