Sektor Kesehatan Belum Mendapat Perhatian Optimal

24-09-2013 / KOMISI IX

Sektor kesehatan tampaknya belum mendapat perhatian optimal dari pemerintah. Keberpihakan pemerintah pada sektor ini dinilai belum ada. Hal ini ditunjukkan dengan minimnya anggaran kesehatan. Padahal, tahun 2014, banyak program kesehatan yang harus dijalani.

Demikian disampaikan Anggota Komisi IX Okky Asokawati (F-PPP), Selasa (24/9). Kesehatan dan kesejahteraan rakyat sebenarnya adalah amanat konstitusi. Dari konstitusi itulah disusun program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). UU No.40/2004 tentang SJSN, mengamanatkan paling lambat 5 tahun dari diundangkannya UU SJSN itu, pemerintah harus sudah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Fungsi BPJS sendiri sebagai penyelenggara SJSN. Tapi, menurut Okky, setelah UU SJSN diberlakukan pada 2004, pemerintah belum membentuk BPJS hingga tahun 2009. “Pemerintah tidak ngapa-ngapain atau melaksanakan UU SJSN itu. Akhirnya, inisiatif DPR untuk membuat RUU BPJS. Dan pada 2011 UU BPJS disahkan,” ungkap Okky.

Di sini bisa terlihat, keberpihakan pemerintah sangat kurang untuk sektor kesehatan yang sesungguhnya merupakan kebutuhan dasar rakyat Indonesia. Okky mengeritik pemerintah yang katanya lebih mementingkan pembangunan infrastruktur daripada membangun kesehatan masyarakat. Anggaran banyak terserap ke infrastruktur, karena mungkin dinilai pemerintah lebih seksi. Hasil pembangunan infrastruktur bisa langsung terlihat dengan kasat mata ketimbang kesehatan.

Soal anggaran sektor kesehatan yang masih minim, menurut Okky mestinya sudah bisa dioptimalkan, mengingat BBM tidak disubsidi lagi oleh APBN. Dengan begitu, perhatian terhadap anggaran kesehatan bisa dipenuhi sesuai amanat UU Kesehatan, yaitu 5% dari APBN.

“Soal anggaran kesehatan ini, saya kira masalah keberpihakan saja. Gembar-gembornya pembangunan selalu di infrastruktur. Pemerintah selalu menilai, dengan perbaikan infrastruktur, maka ekonomi akan meningkat. Menurut saya, kalau pemerintah hanya fokus pada infrastruktur, sementara SDM-nya penyakitan, enggak bisa jalan, walaupun infrastrukturnya sudah bagus,” kilah Okky. (mh)/foto:iwan armanias/parle.

BERITA TERKAIT
Netty Catat Evaluasi Program MBG: Soal Variasi Menu, Kualitas Rasa, hingga Sistem Reimburse
15-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menyampaikan pentingnya evaluasi dan perbaikan terhadap pelaksanaan Program Makan...
Virus HMPV Ditemukan di Indonesia, Komisi IX Minta Masyarakat Tak Panik
10-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengapresiasi langkah cepat Kementerian Kesehatan terkait ditemukannya virus Human...
Dukung MBG, Kurniasih: Sudah Ada Ekosistem dan Ahli Gizi yang Mendampingi
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati, menyatakan dukungannya terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Nurhadi Tegaskan Perlunya Pengawasan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...