Komisi VIII Terima Laporan Korban Kerusuhan Maluku

26-09-2013 / KOMISI VIII

Komisi VIII DPR-RI menerima laporan dari DPRD Kabupaten Buton terkait kondisi ribuan warga korban kerusuhan Maluku dan Maluku Utara serta bekas warga Timor timur pasca referendum, Kamis (26/9).

Menurut Wakil Ketua DPRD Buton, Aliadi yang menjadi pimpinan rombongan, sebanyak 5632 KK bekas warga kerusuhan Maluku dan Maluku Utara merasa belum terperhatikan secara baik. Apakah ada bantuan dari pemerintah pusat selama itu.

“Selain itu kami juga melaporkan bahwa ada sekitar 3200 KK bekas pengungsi Timor timur pasca referendum yang tinggal dan bermukim di Buton. Mereka minta penggantian aset yang sudah dijanjikan tahun 2003,”ungkap Aliadi yang disampaikannya di depan anggota Komisi VIII DPR RI.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi VIII, Ledia Hanifa Amaliah mengatakan bahwa karena hal tersebut sudah berlangsung cukup lama, maka Komisi VIII DPR RI meminta data yang pasti tentang para korban kerusuhan Maluku dan bekas warga Timor Timur. Dari data tersebut Komisi VIII akan mengkomunikasikan dengan pihak Kementerian sosial dan Menkokesra.

“Sebenarnya kalau yang warga korban kerusuhan Maluku Utara jika sudah memiliki data sebenarnya bisa saja, karena termasuk dalam Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang kemudian akan mendapat dana dari PKH (Program keluarga harapan). Sebenarnya PKH itu datanya dari PNP2K, tapi masih bisa diverifikasi lagi,”jelas Ledia.

Selain itu, menurut Ledia, warga bekas korban kerusuhan Maluku dan Maluku Utara juga bisa mendapatkan dana KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yang bisa dijadikan modal usahanya. Namun, khusus untuk  pengungsi Timor Timur yang kabarnya akan mendapat 50 juta per KK, Ledia belum mengetahui secara resmi perihal kebenarannya.

“Kemungkinan besar merek sudah menjadi warga Buton, karena DPRD nya sudah menyiapkan APBN P sebagai persiapan mereka untuk mendapat program PKH. Namun jika ada kabar yang menyatakan bahwa untuk para bekas pengungsi Timor timur per KK akan mendapatkan 50 juta, saya belum mengetahuinya secara resmi. Kami nanti akan coba telusuri hal itu,”ungkap Ledia.(Ayu)/foto:iwan armanias/parle.

BERITA TERKAIT
Fikri Faqih Minta Guru Swasta Lebih Diperhatikan dan Perguruan Tinggi Disetarakan
10-02-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Fikri Faqih, meminta tiga kementerian untuk berkoordinasi dalam hal perhatian kepada...
Efisiensi Anggaran, KemenPPPA dan KPAI Harus Tata Ulang Tupoksi Guna Penguatan Keluarga
08-02-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dan...
Legislator Ingatkan Koordinasi Program Sekolah Rakyat dengan Kementerian Terkait
07-02-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemerintah tengah merancang konsep Sekolah Rakyat sebagai solusi untuk menekan angka putus sekolah, terutama bagi anak-anak dari...
Komisi VIII Raker dengan Mensos, Bahas Efisiensi Anggaran dan Program Kerja
07-02-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko menyatakan bahwa Komisi VIII DPR RI telah menerima penjelasan...