Anggota Komisi IXDPRIndra (F-PKS) meminta pemerintah pusat dengan pemerintah daerah harus in line atau sejalan. Ia menilai, selama ini kondisi di lapangan masih terjadi miss link antara pusat dengan daerah. Hal itu disampaikan saatRDP dengan Eselon I Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

“Saya mengapresiasi program yang dijalankan oleh BKKBN, yang sedang giat-giatnya mensosialisasikan bonus demography di berbagai media dan event. Saya memberi catatan, terkait optimalisasi proses sosialisasi di lapangan, masih ada miss link antara pusat dengan daerah. Apapun yang di sepakati antara BKKBN dengan Komisi IX itu harus in line dengan yang di daerah,” jelas Indra di ruang rapat Komisi IX, Gedung Nusantara I, Senin (7/10).

Politisi F-PKS ini menekankan apa yang disepakati di pusat, itu harus dijalankan juga di daerah. Sehingga, dengan sejalannya antara pusat dan daerah, akselerasi di daerah semakin bagus. “Komitmen kami adalah mensukseskan program kerja BKKBN,” imbuh Indra.

Sementara itu, Anggota Komisi IX Poempida Hidayatulloh memberikan catatan terkait pengadaan alat kontrasepsi. Ia meminta, jangan ada perantara lagi, melainkan langsung ke perusahaan atau produsennya.

“Kita punya BUMN yang produksi (alat kontrasepsi, RED) itu, jadi ya sebenarnya beli di situ juga. Jangan muter-muter dulu, harus bisa diefisiensi anggarannya. Tujuannya sama, yang ujungnya masyarakat merasakan langsung,” ujar Poempida.

Terkait dengan bidan yang berstatus Pegawai Tidak Tetap (PTT), Poempida memberikan opsi untuk merekrutnya saja. Selain bertujuan untuk menekan kematian ibu atau bayi pada proses kelahiran, perekrutan bidan PTT ini juga memberi kepastian kepada mereka.

“Bidan-bidan PTT yang tahun depan mulai memasuki masa pensiun, dan tidak bisa memperpanjang masa kerjanya, bisa rekrut mereka dalam konteks menekan kematian ibu, ini juga sesuai dengan program Kementerian Kesehatan. Selain itu, daripada Bidan PTT ini tidak mendapatkan tempat, ini kita berdayakan dan mempunyai karir permanen,” tambah Poempida.

Dalam rapat ini, Komisi IX menyetujui pagu anggaran tahun 2014 sebesar Rp 2,688 triliun dan usulan inisiatif baru sebesar Rp 200 miliar. Sehingga, pagu anggaran BKKBN tahun 2014 menjadi sebesar Rp 2,888 triliun. Anggaran ini mengalami kenaikan dibanding tahun 2013  sebesar 2,67 triliun.

“Komisi IX dapat menerima pagu anggaran dan menyetujui usulan inisiatif baru tahun anggaran 2014, dan meminta BKKBN untuk melakukan optimalisasi program dan kegiatan, dengan memperhatikan masukan dari anggota Komisi IX,” ujar Wakil Ketua Komisi IX Soepriyatno saat membacakan hasil kesimpulan. (sf)foto:wahyu/parle