Komisi V DPR Meminta Kementerian PU memprioritaskan Anggaran kepada sektor strategis sehingga dapat menimbulkan dampak multifier efek bagi masyarakat sekitar. Hal itu mengemuka saat Komisi V DPR Raker dengan Menteri PU Djoko Kirmanto, di Gedung DPR, Hari Senin, (21/10).

"Memang anggaran PU masih minim dan hanya mendapat tambahan belanja sebesar 9.2 Triliun, jadi total 84 Triliun, sebelumnya didalam nota keuangan RAPBN 2014 74.9 Triliun, namun masih ada backlog sebesar 35 Triliun,"ujar anggota DPR dari Partai Golkar Hetifah saat diwawancara oleh Parlementaria.

Menurutnya, Pemerintah harus bekerja keras bagaimana mengaturnya dengan skala prioritas. "Misalnya saja mengikuti directif Presiden dengan memprioritaskan anggagran di daerah perbatasan maupun pulau terluar, dengan target yang terukur,"ujarnya.

Dia mengatakan, selama ini daerah perbatasan belum banyak terakses oleh pembangunan. "Jembatan juga harus diprioritaskan sehingga dapat terhubung, misalnya saja Sebatik belum ada jalan lingkar yang menyambung,"katanya.

Dia menambahkan, pemerintah harus memprioritaskan ketahanan pangan disamping adanya ketegasan jangan sampai lahan sumbur dialihfungsikan. selain itu, investasi waduk dan irigasi. "Perlu dianggarkan maksimal untuk sumber daya air karena memang daya rusak air dapat menyebabkan  banjir,"ujarnya.

Sementara hal senada disampaikan oleh anggota DPR Saleh Husin (Fraksi Hanura), dia mengatakan, meskipun kekurangan backlog sebesar Rp. 35 Triliun tetap perlu disusun skala prioritas pada sektor strategis seperti pembangunan jalan, SDA, maupun Cipta Karya. (si)/foto:iwan armanias/parle.