Persoalan Hukum masih Menjadi Tantangan Indonesia

24-10-2013 / B.K.S.A.P.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengatakan, Indonesia masih memiliki tantangan dalam memberantas korupsi diantaranya, perbaikan sektor politik dan penegakan hukum di Indonesia.

"Selain itu perlu didorong pembangunan integritas serta perbaikan sektor pemerintahan, semuanya membutuhkan efektifitas dan fungsi kerjasama antar negara dan kerangka berfikir internasional dalam memberantas korupsi,"ujar Ketua Global Organization of Parliamentarians against corruption (GOPAC) saat menyampaikan pembukaan dalam sidang SEAPAC Medan, Rabu, (23/10).

Menurut Pramono dalam sidang kali ini, Indonesia ingin berbagi visi yang kuat dalam memberantas korupsi dan mendukung pemerintahan yang bersih. "Visi dari pemerintah menjaga integritas dan moralitas dalam melayani masyarakat dengan baik, serta mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas dari sisi administrasi,"tandasnya.

Dia menambahkan, Parlemen Indonesia memiliki visi yang mendalam dalam menerapkan semangat Pertemuan GOPAC Chapter. "kita semua memiliki kepedulian dalam berbagai latar belakang multi political, kita semua terinspirasi semangat pergerakan anti korupsi dari GOPAC ini,"ujarnya.

SEAPAC, lanjutnya, merupakan lembaga yang memfokuskan solusi dan langkah-langkah dalam memberantas korupsi. "kita mengharapkan pertemuan ini dapat memiliki dampak dalam mempromosikan gerakan anti korupsi,"ujarnya.

Pertemuan ini bagi Indonesia merupakan langkah serius dalam menjadikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa di tengah masyarakat termasuk juga penyalahgunaan kekuasaan trias politika. (si)/foto;iwan armanias/parle.

BERITA TERKAIT
RI dan Georgia Perkuat Kerja Sama Bilateral di Berbagai Sektor
10-02-2025 / B.K.S.A.P.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Muhammad Husen Fadlulloh, menegaskan komitmen Indonesia dalam mempererat...
Indonesia dan Mongolia Perkuat Kerja Sama Bilateral
10-02-2025 / B.K.S.A.P.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh, menegaskan komitmen Indonesia dalam mempererat...
Rencana Trump Relokasi Warga Palestina Upaya Pembangkangan Hukum dan Norma Internasional
08-02-2025 / B.K.S.A.P.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera mengecam dengan keras atas rencana Trump...
DPR RI Komitmen Jadi Rumah Perjuangan Palestina
08-02-2025 / B.K.S.A.P.
PARLEMENTARIA, Jakarta - DPR RI terus berkomitmen menjadi rumah bagi perjuangan kemerdekaan Palestina. Untuk mewujudkan hal tersebut, Ketua Badan Kerja...