Memasuki masa reses,Komisi VIII DPR RI,Senin (28\10) menghimpun aspirasi langsung dari pemerintah provinsi Papua Barat,khususnya yang berkaitan dengan sektor keagamaan,sosial,pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,juga penanganan pasca bencana.

"Kami datang secara langsung ke Papua Barat berkenaan dengan tugas dan fungsi kami dalam anggaran, legislasi dan pengawasan. Apakah sejauh ini implementasi program-program yang diajukan oleh mitra kerja kami,yaitu Kementerian Agama,BNPB, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kementerian Sosial telah berjalan dengan baik,"jelas Wakil Ketua komisi VIII DPR Ledia Hanifa yang memimpin rombongan kunjungan kerja.

Menurut Ledia, Komisi VIII ingin mengetahui secara langsung tentang isu-isu apa saja yang berkembang di Papua Barat sebagai salah satu wilayah pemekaran. Misalnya,isu dan perkembangan yang terkait dengan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,serta apa saja isu dan permasalahan sosial di Papua Barat,seperti kerukunan umat beragama dan sebagainya.

Sekertaris Daerah (sekda) Papua Barat,Ishak Halatu yang mewakili Gubernur Papua Barat,kepada Tim Kunjungan kerja Komisi VIII mengatakan bahwa sejauh ini Papua Barat tidak memiliki permasalahan yang berkaitan dengan perbedaan agama. Bahkan Ishak menganalogkan bahwa jika kita ingin mendapatkan nilai-nilai kebhinekatunggal ika- an semua ada di Papua.

"Kalau permasalahan yang berkaitan dengan perbedaan agama sejauh ini di Papua Barat tidak ada,tetapi kami tidak memungkiri bahwa masih ada persoalan sosial yang terjadi di sini. Diantaranya adalah penyandang disabilitas dan HIV AIDS," ungkap Ishak.

Untuk permasalahan yang berkaitan dengan program kementerian agama,pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,serta penanganan bencana,Sekda mempersilahkan Komisi VIII untuk melakukan peninjauan lapangan. Pada Selasa (29\10) dijadwalkan Tim Komisi VIII akan meninjau langsung ke lokasi banjir Wosi,MIN Hidayatullah,dilanjutkan dengan Ar Rowi yang merupakan penerima program asistensi sosial lanjut usia terlantar. Bahkan jika memungkinkan Komisi VIII juga akan meninjau rencana pembangunan situs religius Pulau Masinam,Manokwari,Papua Barat. (Ayu), foto : ayu/parle/hr.