Komisi VII Pantau Infrastruktur Gas di DKI Jakarta
Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke PT. PGN Wilayah DKI Jakarta. Kunjungan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan melihat secara langsung perkembangan infrastruktur gas di PT PGN wilayah DKI Jakarta.
“ Kita ingin mengetahui secara langsung dan mendapatkan informasi mengenai pengembangan infrastruktur gas bumi seperti jaringan pipa transmisidan distribusi serta stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG)” ujar Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana di Stasiun Gas Muara Gembong ,Bekasi, Senin (28/10) .
Menurutnya ketersedian gas bumi yang didukung dengan pengembangan infrastrukturnya sangat penting untuk meningkatkan pasokan gas di berbagai sektor seperti industry, pembangkit listrik, komersial dan rumah tangga khusunya di ibukota Jakarta.
Saat ini peningkatan pemanfaatan gas bumi untuk pemenuhan kebutuhan domestic menjadi salah satu fokus nasional. oleh karenanya perlu mendapatkan dukungan dan partisipasi semua pihak terkait.
General Manajer Strategic Business Unit (SBU) Transmisi- Sumatra Jawa Melanton Ganap menjelaskan bahwa “Strategic Business Unit (SBU) Transmisi Sumatra Jawa yang dikelola di Stasiun gas di Muara Bekasi mengoperariskan jaringan pipa transmisi dari Stasiun Grissik di Sumatra Selatan kemudian menuju ke Stasiun Pagardewa yang menerima pasokan gas dari Pertamina lalu menuju ke Jawa Barat yaitu ke Stasiun Bojonegara dan terakhir menuju ke Stasiun Muara Bekasi.
Selanjutnya ia memaparkan SBU Transmisi Sumatra- Jawa menyalurkan semua pasukan gas bumi dari seluruh produsen yang ada di Sumatera Selatan yaitu Conoco Phillips, Pertamina dan Medco serta Jambi Merang melalui pipa transmisi.
Pipa transmisi terdiri dari South Sumatera-West Java Transmission Pipeline (SSWJ) Phase I dan Phase II. SBU Transmisi Sumatra Jawa memiliki tiga area operasi yaitu Area operasi Sumatera Selatan, area operasi Lampung dan area operasi Jawa Barat. Total panjang pipa distribusi PGN 3.865 km dan total panjang pipa transmisi PGN 2.047 KM.
Pemanfaatan gas bumi dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap minyak bumi. Selain itu untuk mendukung pertumbuhan ekonomi baik daerah maupun nasional. (wy)Foto:wahyu/parle