Soal JKN, Pusat Harus Segera Koordinasi Dengan Daerah

21-11-2013 / KOMISI IX

Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tinggal beberapa hari lagi, menjelang 1 Januari 2014. Pemerintah pusat dihimbau segera lakukan koordinasi menyeluruh dengan Pemerintah Daerah (Pemda).

Demikian disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati, Rabu (201/1). Koordinasi ini penting, karena menyangkut belum meratanya standar kompetensi  para dokter, ketersediaan tenaga medis, fasilitas kesehatan, dan penentuan tarif rumah sakit. Apalagi, peraturan turunan dari UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial juga belum ada.

Menurut anggota F-PPP itu, seiring dengan desentralisasi, pemerintah pusat harus intens melakukan pendekatan dengan Pemda-Pemda. Di tengah arus desentralisasi ini, keberpihakan Pemda pada kesehatan dan kesejahteraan rakyat dirasa belum memadai. Di lain pihak, tampaknya hanya rumah sakit-rumah sakit vertikal saja yang terlihat berbenah menjelang 1 Januari ini.

“Padahal, dalam program JKN ini, semua stakeholder terkait pelayanan kesehatan harus ikut berbenah, baik swasta, rumah sakit vertikal, rumah sakit satelit, atau rumah sakit afiliasi. Pusat harus segera lakukan sosialisasi agar timbul kesadaran dari Pemda dan stakeholder, sehingga ada penyamarataan dalam segala hal.”katanya.

Okky menilai, untuk pelaksanaan JKN ini, Pemda DKI terlihat lebih baik. Dinas Kesehatan DKI sudah melakukan kerja sama dengan Fakultas Kedokteran UI untuk meningkatkan kompetensi dokter. Para dokter yang sudah lulus diberi kesempatan magang di Puskesmas-puskesmas. “Tujuannya win-win solution. Bagi si dokter menambah jam terbang. Sementara di puskesmas ada peningkatan kompetensi bagi para dokter yang ada di puskesmas itu,” jelas Okky.

Sementara bagi para mahasiswa Fakultas Kedokteran, lanjut Okky,  mereka diterjunkan ke masyarakat untuk melakukan kegiatan promotif dan preventif. Dengan begitu, masyarakat jadi lebih berdaya dan bagi calon dokter jadi punya keterampilan komunikasi kesehatan yang baik dengan masyarakat. Inilah contoh yang baik dari DKI Jakarta. Dan Pemda lainnya harus pula bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran setempat. (mh)foto:wahyu/parle

BERITA TERKAIT
Netty Catat Evaluasi Program MBG: Soal Variasi Menu, Kualitas Rasa, hingga Sistem Reimburse
15-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menyampaikan pentingnya evaluasi dan perbaikan terhadap pelaksanaan Program Makan...
Virus HMPV Ditemukan di Indonesia, Komisi IX Minta Masyarakat Tak Panik
10-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengapresiasi langkah cepat Kementerian Kesehatan terkait ditemukannya virus Human...
Dukung MBG, Kurniasih: Sudah Ada Ekosistem dan Ahli Gizi yang Mendampingi
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati, menyatakan dukungannya terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Nurhadi Tegaskan Perlunya Pengawasan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...