Pekan Kondom Ditanyakan Dalam Test Calon Anggota KPAI

02-12-2013 / KOMISI VIII

Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nurwahid sangat menyayangkan program Pekan Kondom Nasional yang digelar olek Kementerian Kesehatan. Pasalnya dalam program ini Kemenkes juga membagi-bagiakan kondom secara gratis kepada para pelajar SMP dan SMA. Hal ini menurutnya secara tidak langsung mendorong para pelajar tersebut untuk berbuat hal yang belum semestinya dilakukan.

“Program Pekan Kondom Nasional ini juga membagi-bagikan Kondom kepada pelajar SMP dan SMA, yang notabene belum dewasa. Dan menurut anda tadi definisi anak adalah dibawah usia 18 tahun. Apa menurut anda ini menjadi semacam bagian dari perlindungan anak juga,”tanya Hidayat pada Asrorun Ni’am, salah seorang kandidat dalam Fit and Proper test Calon Anggota KPAI Periode 2013-2016, Senin (2/12).

Menjawab hal tersebut Asrorun mengatakan bahwa sebelum digelar program kontroversi tersebut, Presiden pernah mengangkat wacana yang digagas Menkes Nafsiah Mboi. Lalu muncul reaksi di masyarakat. Termasuk KPAI sendiri. KPAI ketika itu langsung program menemui Menkes, Nafsiah Mboi.

“Saat itu kami mengatakan bahwa sungguh pun kondom menjadi barang legal,tetapi peruntukkannya terbatas untuk komunitas atau usia tertentu. Dengan kata lain, barang legal untuk aktivitas yang tidak legal tentu tidak benar, apalagi ini dikampanyekan secara terbuka. Saya kira ini menghabis-habiskan uang sajaSaat itu ibu Menkes sudah mengklarifikasinya. Tapi kenyataannya sekarang program pemberian kondom gratis tersebut tetap dilakukan. Hal ini menunjukan inkonsistensi dari Menteri Kesehatan,” jelas Asrorun Ni’am yang kini masih menjabat sebagai Wakil Ketua KPAI.

Asrorun juga sependapat dengan Hidayat Nurwahid bahwa sebenarnya tujuan dari program tersebut adalah mencegah penularan HIV/AIDS. Namun penggunaan instrumen sosialisasi yang sangat terbuka dan sangat mudah dijangkau anak-anak, maka hal itu dikhawatirkan malah akan mendorong orang, bahkan anak untuk memanfaatkan itu untuk kegiatan yang tidak dibenarkan

Dengan adanya inkonsistensi dari pihak Menkes tersebut, KPAI akan mendorong program itu untuk dihentikan. Selain itu ia juga akan mendorong mekanisme pencegahan AIDS dengan cara-cara yang lebih elegan, lebih substantif dan tepat sasaran, serta tidak meninggalkan residu atau permasalahan lainnya di masyarakat terutama pada anak-anak. (Ayu), foto : wahyu/parle/hr.

BERITA TERKAIT
Fikri Faqih Minta Guru Swasta Lebih Diperhatikan dan Perguruan Tinggi Disetarakan
10-02-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Fikri Faqih, meminta tiga kementerian untuk berkoordinasi dalam hal perhatian kepada...
Efisiensi Anggaran, KemenPPPA dan KPAI Harus Tata Ulang Tupoksi Guna Penguatan Keluarga
08-02-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dan...
Legislator Ingatkan Koordinasi Program Sekolah Rakyat dengan Kementerian Terkait
07-02-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemerintah tengah merancang konsep Sekolah Rakyat sebagai solusi untuk menekan angka putus sekolah, terutama bagi anak-anak dari...
Komisi VIII Raker dengan Mensos, Bahas Efisiensi Anggaran dan Program Kerja
07-02-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko menyatakan bahwa Komisi VIII DPR RI telah menerima penjelasan...