Anggota delegasi DPR RI dalam sidang Parliamentary Conference on the WTO (PC WTO) Andi Anzhar Cakra Wijaya mengatakan multilateral process tetap menjadi pilihan terbaik kerja sama antar negara. Sedangkan perjanjian bilateral dan plurilateral bisa dijadikan sebagai pelengkap.

"Kesepakatan bilateral dan plurilateral merupakan alternatif yang fisibel untuk negara-negara yang siap melakukan liberalisasi perdagangan tetapi ini bukan merupakan opsi yang terpisah satu sama lainnya. Jadi perjanjian bilateral dan plurilateral merupakan pelengkap untuk perjanjian multilateral," katanya dalam sesi diskusi panel, PC WTO di Bali, Senin (2/12/13).

Diskusi panel yang diikuti seluruh anggota delegasi dari 39 parlemen anggota IPU (Inter-Parliamentary Union) mengusung tema: Can bilateral and plurilateral trade agreements brings faster results the multilateral process?. Pembicara utama adalah Helmut Scholz anggota parlemen Uni Eropa dan Hugo Napoleao anggota parlemen dari Brazil.

Pada bagian lain Andi juga membenarkan pendekatan multilateral memerlukan waktu dan perdebatan lebih intens karena diikuti oleh lebih banyak negara. "Kami sepakat perjanjian multilateral mengalami banyak perlambatan, proses negosiasi untuk capai kesepakatan memerlukan waktu lebih lama, mengingat banyaknya anggota yang harus berdebat dengan kepentingan berbeda,” lanjutnya.

Sementara itu Hugo Napoleao mengakui dalam kondisi saat ini hubungan bilateral menjadi pilihan banyak negara terutama yang bertetangga, dalam menjalin kerja sama termasuk perdagangan. "Namun kami yakin multilateralisme adalah jalan bagi semua permasalahan yang kita hadapi, inilah yang perlu kita dukung bersama," tandasnya.

Pada bagian lain ia menyebut WTO sebaiknya tidak memilih plurilateralisme yang cendrung mengedepankan kepentingan anggota-anggota dengan kepentingan yang sama. Ini menurutnya akan menimbulkan permasalahan yang lebih besar dalam upaya memperkuat sistem multilateral.

"Jauh lebih baik semua negara memberi perhatian bagaimana caranya peningkatan ekonomi global yang memperhatikan kepentingan semua negara dalam berbagai tingkat pembangunan. Apabila terjadi perselisihan mari kita cari jalan keluar lewat Komisi Penyelesaian Perselisihan yang sudah dibentuk WTO," pungkas dia. (iky)