Komisi VI Dukung Pertamina Kuasai Blok Mahakam

05-12-2013 / KOMISI VI

Komisi VI DPR sangat mendukung PT. Pertamina mengambil alih penguasaan migas di Blok Mahakam, Kalimantan Timur. Pada 2017, kontrak Blok Mahakam yang dikuasai perusahaan Perancis dan Jepang itu, akan berakhir. Saatnya Pertamina menguasai sumber migas tersebut.

Demikian ditegaskan anggota Komisi VI Ferarri Roemawi saat rapat dengar pendapat dengan Dirut PT. Pertamina Karen Agustiawan dan Deputi BUMN Bidang Usaha Industri Startegis dan Manufaktur Dwijanti Tjahjaningsih, Kamis (5/12). Rapat dipimpin Ketua Komisi VI Airlangga Hartarto (F-PG), didampingi wakil ketuanya Azam Azman Natawijaya (F-PD).

“Terkait dukungan kepada Pertamina untuk pengelolaan Blok Mahakam pasca-2017, saya punya keyakinan penuh bahwa secara pengalaman dan SDM Pertamina pasti sanggup. Kemauan politik Komisi VI, mendukung Pertamina di 2017 mengelola secara penuh Blok Mahakam,” ujar Ferarri.

Indonesia punya banyak ahli migas yang mumpuni, bahkan sudah pernah bekerja mengelola migas di luar negeri. Jadi, untuk mengelola migas di negeri sendiri, mestinya kita mampu. “SDM kita sangat mampu untuk mengelola minyak dan gas di Blok Mahakam. Kita dukung penuh Bu Karen, semoga Pertamina betul-betul bisa menguasai dengan sepenuhnya,” harap Ferarri. (mh)/foto:odjie/parle/iw.

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...