Anggota Komisi IXDPR RI  Indra menyayangkan pernyataan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jumhur Hidayat. Jumhur menyatakan bahwa anggaran menjadi hambatan dalam melindungi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.

“Saya memahami anggaran cukup penting dalam melakukan law enforcement dan program-program yang berkaitan dengan perlindungan para TKI. Anggaran bukan pembenaran untuk membiarkan TKI menjadi masalah,” tegas Indra di Ruang Rapat Komisi IX, Gedung Nusantara I, Senin (10/02).

Sebagaimana diketahui, pada tahun anggaran 2013, BNP2TKI mendapat anggaran Rp 409 miliar, namun hanya terealisasi sebanyak 91,15% atau sebesar Rp 372 miliar. Sedangkan, di tahun anggaran 2014, alokasi anggaran “hanya” Rp 329 miliar.

Politisi F-PKS ini menambahkan, justru dengan keterbatasan anggaran itu, Kepala BNP2TKI harusnya mencari strategi. Bukan menyampaikan pada saat RDP dengan Komisi IX.

“Keterbatasan anggaran bukan dijadikan alasan untuk mengurangi jumlah TKI yang kita tampung dan dipulangkan karena mereka ilegal. Dan soal ini jangan disampaikan kepada forum rapat seperti ini. Saya rasa tidak pas jika hopeless itu disampaikan oleh badan yang kami berikan mandat untuk bisa memberikan terobosan dalam penanganan TKI ini,” imbuh Indra.

Politisi asal Dapil Banten ini menyatakan, jika memang penanganan TKI berpengaruh kepada anggaran, seharusnya pelaku kejahatan TKI yang dijerat. Sehingga, anggaran tidak benar jika menjadi kambing hitam dalam permasalahan TKI. Hal ini membutuhkan keseriusan dan kemauan sepenuhnya dari pemerintah.

“Jika TKI-nya tidak bisa kita amankan¸dan berimbas pada pembiayaan dan beban, saya berfikir kenapa tidak pelakunya yang kita jerat secara serius. Menggunakan UU Traficking, perdagangan manusia, maupun tindak pemalsuan dokumen. Dengan kata lain, anggaran yang minim bukan sebagai pembenaran, kita membiarkan di depan mata, para TKI itu menjadi buruh ilegal, yang nantinya akan menimbulkan masalah. Ini lagi-lagi, kembali kepada keseriusan dan kemauan sebenarnya,” tambah Indra.

Indra mengakui, permasalahan TKI memang bak benang kusut. Namun, bukan berarti muncul keputusasaan, apalagi itu datangnya dari seorang pimpinan BNP2TKI.

“Kewenangan soal TKI itu kami berikan kepada BNP2TKI, kalau salah satu pimpinannya yang bicara seperti itu, apa yang bisa kami harapkan? Kepada siapa lagi rakyat Indonesia berharap?” ujar Indra.

Indra berharap, BNP2TKI dapat menangani persoalan TKI yang tidak mudah dan sederhana. Ia juga berharap ada perubahan paradigma kepada TKI, dimana seharusnya mendapat perlindungan.

“Saya berharap ada perubahan paradigma mendasar tentang TKI, walaupun beban itu bukan hanya ada di BNP2TKI saja, ada di Kemenlu, Kemenakertrans, dan utamanya ada di Presiden. Saya mendorong dan berharap, kita sama-sama memposisikan buruh migran kita adalah anak bangsa yang harus mendapat perlindungan penuh dan bukan sebatas komoditi dalam tanda kutip,” harap Indra. (sf)/foto:iwan armanias/parle.