Panja Komisi VI Setujui RUU Perdagangan

10-02-2014 / KOMISI VI

Tidak lama lagi Indonesia memiliki UU Perdagangan setelah puluhan tahun tak memiliki produk UU yang membahas perdagangan. Saat ini RUU Perdagangan memasuki tahap akhir, yaitu pandangan mini fraksi-fraksi di Komisi VI atas draf RUU yang segera dibawa ke Rapat Paripurna DPR.

Ketua Panja RUU Perdagangan Aria Bima (F-PDI Perjuangan) menyampaikan dalam laporannya bahwa RUU ini nantinya mengamanatkan semua peraturan turunannya seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan menteri, harus sinkron dengan semangat RUU tersebut. RUU Perdagangan yang semula dinilai liberal ini, kini sangat pro pada perlindungan perdagangan nasional.

Pasar rakyat, promosi dagang di luar negeri, pemberdayaan koperasi dan UKM sangat diberdayakan dan dilindungi oleh RUU ini. Nasionalisme dan semangat mensejahterakan rakyat   sangat menonjol dalam setiap pembahasan RUU ini dengan pihak pemerintah. Rapat kerja Panja RUU Perdagangan ini dipimpin Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto, didampingi tiga wakilnya Aria Bima, Erik Satria Wardana (F-Hanura), dan Azam Azman (F-PD).

Hadir dalam rapat tersebut Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin, Wamen Perdagangan Bayu Krisnamukthi, dan perwakilan dari Kementerian Keuangan. Agenda rapat tersebut adalah mendengarkan pandangan fraksi-fraksi terhadap draf akhir RUU Perdagangan. “Semoga RUU dapat memperkuat perekonomian nasional,” harap Aria Bima saat membacakan laporan Panja.

Sementara itu, semua fraksi menyatakan setuju atas draf akhir RUU Perdagangan. Pandangan Fraksi Partai Demokrat yang dibacakan Ferarri Roemawi, misalnya, berharap sistem perdagangan kita mengikuti cita-cita negara yang ingin mewujudkan negara adil makmur. F-PD mengapresiasi rumusan RUU Perdagangan ini.

Sementara pandangan Fraksi Partai Hanura yang dibacakan Erik Satria Wardhana, menyatakan, RUU ini bisa mengurai masalah perdagangan di Tanah Air. F-Hanura juga menyambut gembira adanya Komisi Perdagangan Nasional yang diamanatkan RUU ini. Apresiasi disampaikan pula pada Menteri Perdagangan yang selama pembahasan RUU ini sangat antusias dan aspiratif terhadap semua usulan fraksi-fraksi di DPR. (mh)/foto:iwan armanias/parle/andri*

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...