Wakil Ketua Komisi II DPR, Khatibul Umam Wiranu menyatakan tidak ada satupun pemilu yang diiselenggarakan secara luber dan jurdil setelah reformasi.

"UU Nomor 8 tahun 2012 mengamanatkan pemilu diselenggarakan secara luber dan jurdil. Namun pada kenyataannya tidak terrealisasikan pada dua pemilu sebelumnya," katanya saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Spesifik Komisi II dengan KPUD se-Jawa Tengah di Gedung KPUD Jateng, Semarang, Senin (10/2)

Realitas yang paling membuat miris, jelas Politisi F-PD, adalah terjadinya penggelembungan suara. Menurutnya, berdasarkan data hasil penelusuran Komisi II yang disampaikan kepada KPUD Jateng bahwa masih ada 2,3 juta data DPT yang belum teridentifikasi validitasnya.
Hal tersebut, tegasnya, dapat menimbulkan terjadinya transaksi jual beli suara, baik oleh parpol maupun oleh calon anggota legislatif di masing-masing tingkatan DPRD II, DPRD I, DPR RI dan DPD.

"Belajar dari kenyataan, maka Komisi II secara khusus melakukan kunjungan spesifik ke beberapa provinsi dengan tujuan untuk mengetahui sejauhmana persiapan dan kesiapan KPU Provinsi dan Kabupate/Kota terkait penyelenggaraan tahapan pemilu legislatif 2014," papar Khatibul.

Ia minta masing-masing KPUD Kabupaten/Kota untuk memverifikasi data hasil penelusuran Komisi II. Pasalnya, di masing-masing daerah pemilihan Jateng 1 - 10, rata-rata 5%  dari jumlah DPT yang sesungguhnya.

Ia juga mengharapkan penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPUD harus memastikan pemilu terselenggara secara luber dan jurdil, serta memastikan bahwa masing-masing caleg dan parpol itu mendapatkan haknya sesuai dengan yang dipilih oleh rakyatnya.

Turut serta dalam kunjungan tersebut, Anggota Tim Komisi II DPR antara lain Wakil Ketua Komisi II, Abdul Hakam Naja (F-PAN), Rusminiati dan GRAY Koesmoertiyah dari F-PD, Eko Sardjono Putro (F-PG), Budiman Sudjatmiko dan Eddy Mihati dari F-PDIP, Agus Purnomo dan Gamari Sutrisno dari F-PKS, serta Akhmad Muqowam (F-PPP).

Dalam waktu yang sama, terkait persiapan pelaksanaan Pemilu 2014 ini, Komisi II juga melakukan Kunjungan Spesifik ke Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Sulawesi Selatan. (sc) foto:sc/parle/ry