Komisi II Soroti Kesiapan Penggunaan Kotak Suara Kardus

12-02-2014 / KOMISI II
Komisi II DPR RI memberi perhatian terhadap pelaksanaan kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menetapkan penggunaan kardus sebagai kotak suara dalam pelaksanaan pemilu nanti. Langkah ini dinilai beresiko karena bahan kardus mudah rusak dan rawan penyelewengan.
 
"Kotak suara ini harus mampu menahan beban kertas suara yang kalau penuh beratnya bisa menjadi beberapa kilogram, apa bisa kuat? Satu lagi soal kunci yang terbuat dari plastik, ini semua sangat rentan," kata anggota Komisi II Nurul Arifin usai pertemuan dengan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTBdi Kantor Gubernur, Mataram, Senin (11/2/14).
 
Ia membandingkan kunci pengamanan kotak suara alumnium yang terbuat dari logam sehingga jauh lebih kuat. Politisi Fraksi Partai Golkar ini menekankan upaya mengkritisi kebijakan KPU ini bukan berarti merecoki tetapi langkah untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang bisa saja terjadi. "Kalau kotak kardus digunakan kita bisa meminta pengamanan yang lebih komprehensif," lanjutnya.
 
Kehadiran Komisi II ke Provinsi NTB dalam rangka Kunjungan Spesifik khusus memantau persiapan pelaksanaan pemilu terutama Pileg yang akan berlangsung 9 April yang akan datang. Anggota tim dari FPG Agustina Basik Basik mengkhawatirkan minimnya anggaran sosialisasi dan distribusi.
 
"Dana sosialisasi kemudian pengiriman dan pengambilan logistik untuk setiap kecamatan hanya Rp.500ribu, apa cukup?. Ini terutama menghadapi sulitnya tantangan georafis di wilayah kepulauan seperti NTB dan di Papua daerah pemilihan saya," paparnya.
 
Sementara itu Ketua KPUD Provinsi NTB Lalu Aksar Ansori mengatakan siap menjalankan keputusan KPU Pusat tentang penggunaan kotak suara yang terbuat dari kardus. "Kotak kardus ini hanya untuk tambahan dan kita gunakan untuk TPS di perkotaan bukan wilayah yang jauh," ujarnya.
 
Ia mengakui tantangan geografis di Provinsi NTB untuk distribusi surat suara memang berat. Sejumlah wilayah masih menggunakan transportasi kuda dan sampan. Untuk lokasi yang jauh ini distribusi menurutnya akan diberangkatkan lebih awal. (iky)
BERITA TERKAIT
Tunggu Arahan Presiden, Pemindahan ASN ke IKN Tidak Perlu Grasah-Grusuh
12-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Ali Ahmad menegaskan pemindahan Aparatur Sipil Negara harus tunggu arahan Presiden Prabowo...
Bahtra Banong Ingatkan Hakim MK Jaga Netralitas dalam Sengketa Pilkada Serentak
09-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mengingatkan seluruh hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjaga netralitas...
Komisi II Siap Berkolaborasi dengan Kemendagri Susun Draf dan NA RUU Pemilu
06-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pihaknya siap berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam...
Perlu Norma Baru untuk Antisipasi Terlalu Banyak Pasangan Capres-Cawapres
04-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyebut DPR dan pemerintah akan mengakomodasi indikator pembentukan norma baru...