KPPU Minta Dukungan Komisi VI Perjuangkan Anggaran

05-06-2014 / KOMISI VI

Anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tahun 2014 rencananya akan dipotong oleh pemerintah. Pemotongan anggaran ini kian membuat KPPU tak berdaya melakukan kerja pengawasan. Apalagi, masih ada 12 perkara sengketa usaha yang sedang diperiksa. Bila, anggaran jadi dipotong, KPPU tak bisa melanjutkan pemeriksaan 12 perkara tersebut.

Ketua KPPU M. Nawir Messi meminta dukungan tersebut saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, Rabu (4/6). Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi VI Azam Azman Natawijaya (F-PD) didampingi Ketua Komisi VI Airlangga Hartarto (F-PG). Nawir berharap Komisi VI dapat memperjuangkan anggaran KPPU agar tidak dipotong dalam pembahasan anggaran di Banggar DPR.

Komisi VI mengapresiasi serapan anggaran KPPU selama ini. Untuk itu, sebagai mitra kerja, Komisi VI akan memperjuangkannya agar tidak ada pemotongan anggaran. KPPU adalah lembaga strategis untuk mengawasi sengketa usaha dan praktik monopoli. Apalagi, kini KPPU mendapat tambahan tugas baru, yaitu mengawasi pelaksanaan kemitraan pelaku usaha besar dengan usaha kecil. Idealnya, ini harus mendapat tambahan anggaran, bukan justru dipotong.

Selain itu, KPPU harus mempersiapkan perangkat regulasi dan SDM untuk menghadapi implementasi Asean Economic Community 2015. Ini semakin membebani KPPU dengan anggaran yang sangat minim. Azam juga mensinyalir, selama ini mitra kerja Komisi VI mendapat alokasi anggaran yang minim. Padahal, kerjanya begitu besar dalam menciptakan kesimbangan. (mh)/foto:andri/parle/iw.

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...