BUMN Perlu Tingkatkan Koordinasi

20-06-2014 / KOMISI VI
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perlu terus meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam upaya meningkatkan produktivitas. Sebagai perusahaan yang hadir mengemban misi negara, hendaknya tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus tetap menjadi perhatian.
 
"Jajaran BUMN agar meningkatkan kerjasama dan koordinasi agar lebih terintegrasi dalam meningkatkan produktivitas terutama mendukung program pembangunan. Sebagai badan usaha yang dibentuk oleh negara  BUMN tidak terlepas dari tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi IV DPR RI Yusyus Kuswandana saat memimpin pertemuan dengan sejumlah BUMN di Makasar, Sulsel, Jumat (20/6/14).
 
Dalam pertemuan tersebut hadir pimpinan BUMN di bidang perkebunan PTPN XIV, PT. Semen Tonasa dan PT. Sang Hyang Seri perusahaan yang bergerak di bidang pertanian, khususnya dalam penyediaan benih. Yusyus juga menggarisbawahi dalam melaksanakan tugas-tugas pioneering-nya BUMN juga dituntut dapat menerapkan prinsip good coorporate governance.
 
"Berkembangnya tuntutan akan keterbukaan, keadilan, dan akuntabilitas dalam dunia usaha maka BUMN harus pula melaksanakan prinsip-prinsip good coorporate governance," lanjut Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.
 
Dalam pertemuan itu ia secara khusus menyampaikan catatan kepada jajaran pimpinan PT. Semen Tonasa agar terus menjaga ketersediaan semen terutama di wilayah timur Indonesia. Keseimbangan supply and demand harus terkenadali sehingga masalah kelangkaan tidak menggangu pesatnya pembangunan infrastruktur di kawasan ini.(iw)/foto:iwan armanias/parle.
BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...