Komisi VII Kunjungi PT. Vale Indonesia Tbk

30-06-2014 / KOMISI VII

Panitia Kerja Mineral dan Batubara (Panja Minerba) Komisi VII DPR RI mengunjungi lokasi pertambangan nikel PT.Vale Indonesia di Sorowako, Provinsi Makasar, untuk melihat progres dari renegosiasi yang telah dilakukan oleh pemerintah dengan pihak PT.Vale Indonesia.

”Komisi VII menghargai proses negosiasi yang boleh dibilang mulus dibandingkan industri serupa di tempat lain, seperti Newmont maupun Freeport yang hingga saat ini belum ada titik temu,” kata Satya Yudha, saat memimpin kunjungan tersebut, Rabu (26/6) .

Satya Yudha menjelaskan bahwa ada 6 poin strategis hasil renegosiasi, mulai dari penciutan luas lahan, penggunaan lokal konten, reklamasi, pengembangan masyarakat, menaikkan royalty, dan melakukan divestasi, menurutnya 6 poin tersebut telah berhasil diselesaikan antara vale dengan pihak pemerintah.

Namun demikian, masih ada tugas atau beban dari pemerintah agar apa yang telah sepakati itu bisa menjadi langkah-langkah yang dikehendaki, termasuk apabila nanti telah disepakati perjanjian tersebut maka proses divestasi sudah bisa dijalankan 20% bisa dijual ke publik dan 20%  lagi kepada pemerintah Indonesia. ”Ada 40% yang di divestasi,” katanya.

Lebih lanjut dijelaskannya, tentunya pemerintah harus menyiapkan baik itu dari sisi pendanaan ataupun industri-industri yang berbasis sama, industri mineral milik Negara. ”Jangan sampai kesempatan divestasi sudah diberikan tetapi tidak satupun industri atau pemerintah pusat mengambil over” jelasnya.

Dengan demikinan, menurut satya, menunda divestasi berarti pendapatan negara itu menjadi ikut tertunda. Jadi lebih kepada bagaimana pemerintah mengantisipasi dari seluruh proses renegosiasi yang telah diselesaikan.

Selain itu, katanya yang penting bagi vale sendiri adalah meningkatkan kesadaran mereka terhadap aspek lingkungan hidup karena mereka masih propernya masih berwarna biru belum hijau atau bahkan hitam yang merupakan proses penilaian yang lebih tinggi.

“Lantas yang tidak kalah penting adalah pengembangan dari sumber daya manusia harus lebih ditingkatkan dari yang ada sekarang,” imbuhnya. (as)

BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...