Komisi IX DPR RI melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Provinsi Sumut untuk mendapatkan informasi tentang realisasi program dan anggaran yang dibiayai pemerintah pusat terutama dibidang kesehatan, tenaga kerja dan kependudukan. Salah satu masalah yang disoroti adalah upaya menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (ABI).

"Provinsi Sumut juga menghadapi tantangan pembangunan sebagaimana juga dihadapi provinsi-provinsi yang lain yaitu harus terus menerus melakukan upaya percepatan capaian target MDGs khususnya menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)," kata Ketua Tim Kunker Irghan Chairul Mahfiz dalam pertemuan di Kantor Gubernur, Medan, Sumut, Senin (14/7/14).

Ia menambahkan Komisi IX yang menjadi leading sector di DPR juga terus mengawasi pelaksanaan UU Kesehatan terutama terkait program Jaminan Kesehatan Nasional yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan. Wakil Ketua Komisi IX ini juga mengajak Pemprov Sumut untuk serius mendukung program ini.

"Kita terus mengawasi pelaksanaan BPJS Kesehatan dan akan memastikan bahwa tidak akan ada lagi rakyat yang tertolak di rumah sakit sebagaimana amanat UU Kesehatan. Pemprov Sumut kita imbau sepenuhnya mengintegrasikan Jamkesda ke dalam BPJS Kesehatan," ujar Politisi FPPP ini.

Secara khusus ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Sumut yang telah berhasil mengirimkan 100 persen TKI yang terlatih, keberhasilan yang menurutnya melebihi target nasional. Komisi IX menurutnya mendorong agar terus me-revitalisasi pusat-pusat pembekalan kerja termasuk Balai Latihan Kerja (BLK) dengan melakukan pembinaan dan pendampingan.

Gubernur Sumut dalam sambutan yang disampaikan Asisten III Arsyad Lubis menjelaskan upaya mendukung BPJS Kesehatan telah dilakukan diantaranya dengan menyediakan kamar layanan rawat inap kelas III sesuai kuota yang telah ditetapkan secara nasional.

"Jumlah tempat tidur rumah sakit yang tersedia 16475 unit sedangkan perawatan kelas III sebanyak 4932 unit. Maka sesuai perhitungan kuota penerima bantuan iuran untuk Sumut 4.192.297 jiwa maka kebutuhan akan tempat tidur kelas III telah mencukupi," paparnya.

Salah satu masalah yang saat ini terus diupayakan penyelesaiannya adalah jumlah dan distribusi sdm kesehatan yang tidak merata diantara kabupaten/kota terutama tenaga dokter spesialis. Ini menyebabkan ketimpangan pelayanan kesehatan, kasus yang seharusnya dilayani di RS daerah harus dirujuk ke provinsi sehingga tiga RS utama mengalami over capacity.

Data AKI dan AKB tahun 2013 di Provinsi Sumut terus menurun yaitu 259 jiwa, di bawah angka nasional 359 jiwa. Namun angka kematian ibu dan bayi ini harus terus ditekan sesuai target MDG's yaitu 102 per 100ribu kelahiran dan untuk bayi 23 per 100ribu kelahiran.

Tim Kunker Komisi IX ke Sumut adalah Dinajani H. Mahdi (FPD/Waka Komisi IX), Dhiana Anwar (FPD), Surya Chandra Surapati (FPDIP), Anshory Siregar (FPKS), Okky Asokawati (FPPP) dan Putih Sari (FP Gerindra). (iky), foto : ibnur khalid/parle/hr.