BBM Langka, Sistem Manajemen Pertamina DianggapTidak Profesional

25-08-2014 / KOMISI VII

Kisruhnya BBM Langka akibat pembatasan di Pulau Jawa, salah satunya disebabkan sistem manajemen yang tidak profesional Pertamina dalam mengelola BBM.

"Banyak secara teknis kinerja orang Pertamina tidak dipahami secara detail, bahkan ada hal yang tidak kongkret dibahas secara detail,ini juga karena persoalan leadership,"jelas Anggota DPR dari Fraksi PKS Asmin Amin, di Gedung DPR, Senin, (25/8).

Menurut Asmin, pemerintah juga gagal memberikan penjelasan yang kongkret kepada masyarakat. Pasalnya, banyak orang beranggapan yang dimaksud subsidi BBM seakan-akan menaikkan harga minyak padahal tidak seperti itu. "Kita subsidi itu 300 Triliun hanya untuk dibakar sementara perusahaan Jepang sudah menjual 60 juta unit kendaraan mereka sudah untung kemudian uangnya dibawa kenegaranya,"tegasnya.

Dia menambahkan, Uang subsidi pertahun sekitar Rp 300 triliun apabila dibangun jalanan maka hampir 200 km sepanjang pulau Jawa bisa dibangun, bendungan untuk mengairi sawah dan berbagai bandara di Indonesia.

"Pemerintah ini takut karena popularitas akan turun, ini terkait dengan pencitraan pemerintah, dan dianggap mengganggu kewibawaan mereka,"ujarnya. (si)/foto:iwan armanias/parle/iw.

BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...