Komisi VI Lakukan Kunjungan ke Pelindo III

08-09-2014 / KOMISI VI

Ketua Komisi VI DPR-RI yang juga Ketua Panja Aset - aset BUMN Airlangga Hartarto mengatakan, kunjungan kerja ke Pelindo III dilakukan untuk memastikan sejauhmana kesiapan BUMN ini dalam menjamin kepastian kelancaran arus keluar masuknya barang melalui pelabuhan Tanjung Perak dan sekitarnya. Pasalnya fungsi pelabuhan merupakan pintu gerbang keluar masuknya barang dari dan ke Indonesia guna menjamin stabilitas perekonomian nasional. Selain itu kunjungan tersebut lebih dikhususkan tentang pengelolahan aset-aset BUMN.

Hal Itu disampaikannya bersama 10 anggota Tim Panja Asel BUMN  saat menuju Tanjung Perak dengan menggunakan kapal KN Chundamani P 116 sampai di lokasi Terminal Multiporpose Teluk Lamong (TMTL), pekan lalu.

Menurutnya, dalam kunjungan ini hanya mendengarkan pemaparan yang disampaikan langsung oleh Direktur Utama (Dirut) PT Pelindo III (Persero), Djarwo Surjanto tentang
sekelumit perjalanan proyek TMTL.

Ketika ditanya apakah kunjungan itu ada kaitannya dengan keterlambatan proyek TMTL dan Terminal Penumpang Gapura Surya dari perencanaan, Airlangga mengatakan, tidak ada kaitannya dengan hal itu. Dalam kunjungan itu Tim DPR melihat secara langsung seluruh area pelabuhan Tanjung Perak
dan diteruskan mengunjungi Terminal Multiporpose Teluk Lamong (TMTL).
"Kunjungan ini bersifat kunjungan kerja biasa,” tegasnya.

Ditambahkan, kunjungan anggota Komisi VI DPR tidak hanya di Pelindo III, akan tetapi serangkaian kunjungan juga dilakukan ke BUMN lainya, seperti PT PAL.

Sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP), Pelindo III dituntut dapat memberikan kepastian kelancaran derasnya arus barang keluar masuk melalui Tanjung Perak. Ditambah lagi tahun depan Masyarakat
Ekonomi Asean (MEA) akan berjalan. Ke depan dalam menghadapi era persaingan pasar bebas dan penerapan Undang-Undang tentang Pelayaran yang baru yaitu UU No.17/2008 tentang Pelayaran, tentunya menjadi tantangan Pelindo III yang bisnis intinya (core business) adalah mengelola pelabuhan yang punya peranan penting dalam ikut melayani arus lalu lintas barang perdagangan.  (Andri)/foto:andri/parle/iw.

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...