Ketua Panja RUU Advokat Syarifudin Suding menegaskan, bila RUU Advokat langsung dicabut tanpa mengikuti aturan Tatib DPR, berarti melanggar UU. Penegasan tersebut disampaikan Suding saat bertemu dengan kelompok advokat yang menolak RUU ini.

“Kalau ada tuntutan menghentikan atau menunda pembahasan, itu berarti saya sebagai anggota DPR yang ditugaskan oleh Bamus melanggar UU. Ada mekanisme yang harus dilalui seperti UU MD3 dan Tatib Dewan. Mencabut UU dari Prolegnas ada mekanismenya. Tidak semudah itu,” tandasnya di hadapan para advokat, Kamis sore (11/9).

Perdebatan memang masih terus terjadi menyangkut isu-isu krusial dalam RUU Advokat yang sedang dibahas di Pansus. Belum ada keputusan apa pun di sisa waktu pembahasan yang tinggal beberapa hari lagi. Pansus masih menyelesaikan pembahasan DIM dari pemerintah. RUU yang diinisiasi oleh Baleg DPR ini, jelas Suding, bila sudah disahkan, akan menggantikan UU Avokat yang lama, yaitu UU No.18/2003.

Sebagai insan yang pernah berkiprah sebagai advokat, Suding juga sangat memahami tuntutan kelompok advokat yang menolak kehadiran RUU ini. Selama ini, Pansus RUU Advokat menerima naskah dalam bentuk “gelondongan”, untuk dibahas. Sebelumnya, pembahasan DIM banyak dilakukan di Baleg. “Banyak hal yang sebenarnya masih perlu pendalaman,” kata politisi Partai Hanura tersebut. (mh)/foto:andri/parle/iw.