Komisi VII DPR Setujui Asumsi Makro Sub Sektor Migas

15-09-2014 / KOMISI VII

Komisi VII DPR menyetujui asumsi makro sub sektor Minyak dan gas bumi serta Sub Sektor Ketenagalistrikan dalam RAPBN Anggaran 2015.

Berikut terlampir persetujuan asumsi sub makro Migas, ICP 105 barel US dollar, Produksi Lifting Migas 2148 ribu BOEPD, untuk Produksi Lifting Minyak Bumi 900 ribu BOEPD, sementara Lifting gas bumi 1248 ribu barel BOEPD.

Volume BBM 46-47juta KL, sementara Volume LPG 3 Kg 5766 juta ton.  Untuk Subsidi BBN bio diesel Rp. 1500/liter, Bioethanol (BBN) 2000/liter.  subsidi LGV 1500/liter. terakhir untuk alpha BBM bersubsidisesuai formula APBN-P 2013, subsidi listrik tahun berjalan belum ditetapkan oleh Komisi VII DPR.

"Asumsi atau Semangatnya yaitu ada kesadaran bersama bahwa kita sadar angka asumsi makro khusus ICP tetap di 105 barel US Dollar, sementara yang jadi konsen lifting Migas kita tetapkan diatas range dimana dahulu sekitar 830-900 ribu barrel, hal ini menjadi semangat bersama untuk mencapai target 900 ribu barell,"ujar Ketua Komisi VII DPR Milton Pakpahan saat Raker dengan Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tandjung, di Gedung Nusantara I, Senin, (15/9).

Milton mengharapkan, lapangan minyak blok Cepu dapat mendorong potensi pendapatan negara. khususnya peningkatan lifting migas mendatang. "Harus ada keseriusan kita semua jangan sampai ada hambatan dalam perizinan, Untuk gas bumi tetap dan volume BBM  bersubsidi,"tambahnya.

Dia menambahkan, hal ini menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk mengurangi BBM bersubsidi namun belum ada langkah signifikan pemerintah dari efisiensi. "Terlihat adanya semangat energi baru dan terbarukan dimana secara konsisten 10 persen BBM diisi nabati ethanol dan bio diesel,"katanya. (si), foto : andri/parle/eka hindra.

BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...