Pasar Tradisional Harus Mampu Bersaing

05-11-2014 / KOMISI VI

Tahun 2015 pasar nasional kian terbuka dengan pemberlakuan AFTA dan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Produk-produk impor akan membanjiri pasar lokal. Dan pasar tradisional tak boleh kalah dalam merebut persaingan.

Ketua Komisi VI DPR Achmad Hafisz Tohir (F-PAN), menyatakan, perlu ada pembinaan menyeluruh kepada para pedagang pasar tradisonal sekaligus meningkatkan pengelolaan pasarnya. Dengan begitu, keberadaan pasar tradisional tetap eksis di tengah persaingan global. Selama ini, pengelolaan pasar dan pembinaan para pedagangnya masih belum optimal dilakukan.

“Kalau tidak segera kita bina ekonomi kerakyatan ini, mereka akan semakin jauh dan kalah bersaing. Ini juga yang menjadi titik berat kita dalam meningkatkan kemampuan rakyat. Bukan rahasia umum lagi, jika kita tidak siap maka kita hanya akan menjadi penonton di negeri sendiri,” katanya usai menerima pengurus Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) di DPR, Rabu (5/11).

Konsep bagaimana membangun pasar tradisional yang baik harus terus dilakukan agar tak tersingkir oleh tumbuhnya pasar-pasar modern. “Pemerintah harus memberi perlindungan bagi pasar tradisional dari menjamurnya pasar modern. Pasar modern biasanya lebih agresif merebut konsumen,” ungkap Hifisz.

Program Pemerintahan Jokowi yang ingin membangun 5000 pasar tradisional mestinya ditujukan untuk merevitalisasi pasar-pasar yang rusak dan kumuh, agar tetap nyaman dan aman didatangi para konsumen. Menurut Hafisz, program pembangunan 5000 pasar ini masih belum jelas betul, ke mana arahnya. Untuk itu, pihaknya kelak akan bertanya kepada menteri terkait dalam raker dengan Komisi VI nanti. (mh)/foto:iwan armanias/parle/iw.

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...