Ini dia perbandingan kebijakan kenaikan BBM yang diambil di era Presiden SBY dan Jokowi.  "Dahulu saat membahas kenaikan BBM itu, kita di Komisi V DPR betul-betul menghitung insentif yang ada, sampai berapa triliun, kemudian insentif itu diserahkan kepada perusahaan  angkutan, bentuk seperti apa,"ujar ketua Komisi V DPR Fahri Djemi Francis saat RDPU dengan Ketua Organda Eka Sari Lorena Surbakti, di Gedung Nusantara, Kamis, (19/11).

Menurut Fahri, dirinya cukup kaget juga mengetahui kenaikan BBM dan tarif yang ditetapkan bagi angkutan umum 10 persen hanya dari media massa "Dahulu kenaikan BBM subsidi 1000 rupiah, dan 2000 rupiah semua ada hitungan rigidnya,"jelasnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi V DPR Michael Watimena mengatakan, bukan hal tabu menaikkan BBM subsidi. tetapi harus dilakukan secara transparan, dan indikator kenaikan itu harus jelas. "Pengalaman saat era SBY juga telah menaikkan BBM subsidi sebanyak 4 kali, namun dengan indikator yang jelas,"ujar Michael.

Menurut Michael, indikator tersebut antara lain terkait harga minyak dunia, kurs dollar, kemudian volume BBM subsidi. "Kami tidak lihat   secara transparan variabel itu menjadi indikator kenaikan harga BBM subsidi, ini belum sampai masuk hitung-hitungan,"terangnya.

Disisi lain, lanjut Michael, pemerintah perlu memikirkan aspek konslidasinya serta melihat dampak kenaikan itu terhadap stakholder yanga ada. "kenaikan satu rupiah itu akan berdampak, seperti inflasi dan pengangguran akan meningkat, jadi jangan ujug-ujug menaikkan BBM subsidi ini,"tegasnya. (Sugeng), foto : rizka/parle/hr.