Komisi VII DPR akan Meminta BPH Migas untuk menyampaikan data penyalahgunaan BBM bersubsidi termasuk mafia migas yang oleh pemerintah disebut memiliki kekayaan 1.4 T kepada Komisi VII DPR RI paling lambat Senin 24 November 2014.

"Kesimpulan ini dalam rangka mencari solusi terkait pemberantasan mafia migas misalnya ada pejabat eselon empat bisa memiliki kekayaan berlimpah karena main migas ini"ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR Mulyadi, saat RDP dengan Kepala BPH Migas  Andy Noorsaman Sommeng, di Gedung Nusantara I, Kamis, (19/11).

Menurutnya, kita harus menyelamatkan masyarakat kecil dari mafia migas karena dampaknya sangat merugikan Indonesia. "Tidak ada istilah memerangkan mafia migas sulit dahulu kita berpikir itu susah karena ada bekingnya mari kita selamatkan uang negara dari mafia migas,"tegasnya, 

Pada kesempatan itu, Komisi VII DPR juga mendesak BPH Migas untuk melakukan pengkajian dan memberikan rekomendasi tentang tumpang tindih kelembagaan dan melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang menghambat kinerja BPH Migas. 

"Komisi VII DPR juga mendesak BPH migas untuk melakukan upaya maksimal agar realisasi BBM subsidi tidak melampaui kuota yang telah ditetapkan,"ujar Mulyadi saat membacakan butir kesimpulan RDP dengan BPH Migas.  (Sugeng), foto : naefurodjie/parle/hr.