Pimpinan SKK Migas Baru Harus Tegas

19-11-2014 / KOMISI VII

Anggota DPR Ramson Siagian dari Gerindra mengatakan, Pimpinan SKK Migas yang baru harus memiliki ketegasan, dan mampu memberikan solusi atas penurunan lifting minyak 1.2 juta barel menjadi 800 ribu barel perhari.

 

"Selain itu juga harus menjauhkan dari kepentingan pribadi dan berlaku obyektif,"ujarnya saat diwawancarai soal penunjukan Kepala SKK Migas yang baru Amien Sunaryadi, di Gedung DPR, Kamis, (19/11).

 

Menurutnya, Kepala SKK Migas juga harus memiliki kapasitas manajerial yang mumpuni, ketegasan serta mampu mengefektifkan lembaga itu dalam meningkatkan lifting minyak

 

Presiden Joko Widodo menunjuk Amin Sunaryadi, mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2003-2007, sebagai Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Amin akan menggantikan Johannes Widjonarko yang bertindak sebagai pelaksana tugas Kepala SKK Migas

 

Seperti di ketahui, keputusan Presiden nomor 189/M/2014 tanggal 18 November 2014, berisi pemberhentian permanen Rudi Rubiandini sebagai Kepala SKK Migas, terhitung mulai 22 April 2014. Selain itu, Keppres itu juga memberhentikan Johannes Widjonarko sebagai pelaksana tugas Kepala SKK Migas. (Sugeng)

BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...