Komisi V DPR RI mendukung rencana pemerintah menerapkan kontrak berbasis kinerja (performance based contract) pada beberapa ruas jalan di Pantura, dan pembentukan unit quality assurance untuk sektor jalan. Kontrak ini merupakan suatu terobosan yang baik untuk dilakukan.

            Akbar Faisal (Fraksi Partai Hanura) menyampaikan hal ini pada rapat kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) dan jajarannya, Senin (16/11), yang dipimpin Ketua Komisi V DPR Taufik Kurniawan (F-PAN).

            Akbar menambahkan, program ini hendaknya dipercepat pelaksanaannya, bahkan bukan hanya di wilayah Pantura saja, kalau bisa dibeberapa daerah juga dipercepat pelaksanaannya.

            Program ini menurut Akbar sangat baik dijalankan, karena selama ini banyak orang yang hanya berbicara tentang proyek saja, tapi tidak pernah ada simposium yang mempertanyakan tentang kualitas jalan. Oleh karena itu, tak heran jika ada jalan yang baru dipakai tiga bulan setelah itu hancur.

            Kontrak berbasis kinerja ini merupakan salah satu program 100 hari Departemen Pekerjaan Umum, selain penyusunan Rencana Strategis Kementerian 2009 – 2014.

            Beberapa anggota Komisi V juga minta Menteri PU untuk lebih memperhatikan kondisi jalan di luar wilayah Pulau Jawa. Seperti disampaikan Syahwan Badri Sampurno (F-PKS) ada dua jalan yang terpulus di wilayah Sumatera, tepatnya jalan yang menghubungkan antara Bengkulu dengan Padang.

            Kondisi di daerah ini sangat memprihatinkan, bahkan terlihat antrian sampai sejauh tiga kilometer. Dia berharap jalan ini menjadi salah satu program prioritas 100 hari Kementerian PU yang mendesak untuk segera diselesaikan.

            Senada dengan itu, Saleh Husin juga menyampaikan keprihatinannya dengan kondisi jalan dari Kupang menuju Atambua. Jalan tersebut sangat sempit dengan lebar hanya kurang lebih 4,5 meter, sementara kendaraan yang melalui jalan tersebut truk container besar. Sehingga, katanya, sangat menyulitkan bagi kendaraan-kendaraan lain yang melalui jalan tersebut. “Jalan itu sangat vital yang menghubungkan Kupang – Atambua,” kata Husin. 

            Tentunya, dengan melihat kondisi itu, sudah waktunya jalan tersebut untuk segera diperlebar. Namun anggaran yang dikucurkan sekarang ini baru sebatas anggaran untuk perbaikan jalan, bukan untuk biaya pelebaran jalan.

            Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan, pada akhir Oktober 2009, pihaknya menerapkan ruas jalan yang akan menjadi Pilot Project, sekaligus persetujuan multi years contract dari Menteri Keuangan.

            Djoko menambahkan, kementeriannya menentukan dua ruas jalan di Pantura Jawa, sebagai pilot project penerapan performance based contract (PBC).  

            Kontrak berbasis kinerja ini, kata Djoko, sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri PU Nomor 4 tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Mutu.

            Terhadap program kerja 100 hari kementeriannya, Djoko mengatakan, salah satu program yang akan dilakukan adalah meningkatkan kapasitas jalan lintas sepanjang 19.500 km, di Sumatera dan Sulawesi sepanjang 695 km sebagai bagian pembangunan jalan lintas Sumatera, Jawa, Bali Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. 

            Peningkatan kapasitas jalan lintas sepanjang 695 km menjadi jalan lintas Pulau Sumatera sepanjang 355 km dan jalan lintas Pulau Sulawesi sepanjang 340 km.

            Selain peningkatan kapasitas jalan, program prioritas lain Departemen PU pada tahun 2010 adalah perbaikan infrastruktur sumber daya air. Kegiatan yang dilakukan adalah pembangunan waduk sebanyak enam buah, yaitu Jatigede (Jabar), Jatibarang (Jateng), Diponegoro (Jateng), Bajulmati (Jatim), Marangkayu (Kaltim) dan Titab (Bali).

Selain itu, pembangunan embung 37 buah, pembangunan situ 10 buah, rehabilitasi waduk 17 buah, rehabilitasi embung 17 buah, rehabilitasi situ 20 buah dan juga perbaikan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya. (tt)