Anggota DPR Desak Pemerintah Buat Kartu Diskon Nelayan

04-12-2014 / KOMISI VII

Anggota Komisi VII DPR RI Inas Nasrullah Zubir menginginkan Pemerintah membuat Program Kartu Diskon Nelayan, yang dipergunakan membeli Solar untuk bahan bakar perahu nelayan. Hal ini karena dia melihat  subsidi solar untuk nelayan pelaksanaannya masih tidak tepat sasaran.

“BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi ini untuk nelayan yang mana ?” tanya Inas, karena dalam kunjunganKomisi VII, Senin (1/12), di Stasiun  Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Indramayu dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Banker Pelabuhan Ke Jawanan Cirebon, dia melihat juragan besar yang menikmatinya.

Menurut Inas, Pemerintahan Presiden Joko Widodo jangan hanya terbatas hanya Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Sejahtera, Kasih Nelayan yang tepat sasaran yaitu kartu diskon BBM untuk nelayan. Itu yang benar-benar tepat sasaran kepada nelayan yang memiliki kapal-kapal kecil. Kartu Diskon dengan nama bersangkutan sudah tertera disitu dan ada chipnya.

Pada kunjungan itu,  dia tidak melihat nelayan yang benar-benar susah, mereka tidak mempermasalahkan BBM naik asalkan, BBM tetap tersedia. Misalkan pemilik kapal mempunyai lebih 100 dari kapal di bawah 30 GT, apakah pantas untuk tetap disubsidi.“Persoalannya apakah pantas dia (Juragan Nelayan) mendapatkan BBM bersubsidi?,” ungkapnya lagi.

Maka harus dilakukan pendataan terkait nelayan yang pantas untuk mendapatkan subsidi BBM, melalui Kartu Diskon Nelayan. “Harus didata dengan benar nelayan yang memiliki kapal sendiri memang untuk mencari nafkah dengan kapalnya, itulah yang harus disubsidi, bukan juragan kapal yang disubsidi. Ini salah sasaran kepada cukung-cukong. Para cukong yang dapat subsidi, bukan nelayan kecil. Ini yang harus dihindari,” katanya.

Dia setuju BBM subsidi solar juga dihapuskan, karena menguntungkan orang-orang tertentu, termasuk mafia migas yang mekakukan pencurian dan memainkan harga subsidi.Dengan kartu tersebut otomatis nelayan yang jadi ‘juragan’, itu jangan dikasih.

“Kuota akan berkurang banyak jika digunakan untuk kapal yang besar-besar  Dengan adanya kartu tersebut, otomatis juragan nelayan besar jangan dikasih,” tegas politisi Inas dari Partai Hanura Daerah Pemilihan Banten III. (as), foto : agung sulistiono/parle/hr.

BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...