Anggota Komisi I DPR Tantowi Yahya menilai Presi‎den Joko Widodo tidak konsisten dalam memilih pejabat negara. Hal ini terkait penunjukkan calon Kapolri Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan yang diajukan untuk menggantikan Kapolri Jenderal Pol Sutarman.

Pasalnya, saat memilih susunan Menteri di Kabinet Kerja, Presiden meminta rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK). Namun, tidak demikian saat mengangkat Jaksa Agung dan Kapolri.

“Presiden tidak konsisten dalam menetapkan persyaratan menunjuk pejabat negara,” kata Tantowi sesaat sebelum Rapat Paripurna, di Gedung Nusantara II, Senin (12/01/15).

Justru, tambah Politisi Golkar ini, keputusan Presiden itu akan menjadi isu strategis saat Budi mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR. Belum lagi, muncul tudingan kepada Budi soal kepemilikan rekening gendut. Untuk itu, ia berharap Budi dapat mengklarifikasi hal itu.

“Soal itu akan dibuktikan dalam fit and proper test di Komisi III. Itu menjadi isu strategis,” tambah Politisi asal Dapil DKI Jakarta III ini.

Sebagaimana pemberitaan di berbagai media, Presiden telah mengirimkan surat bernomor R-01/Pres/01/2015 kepada Ketua DPR RI perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). (sf)/foto:iwan armanias/parle/iw.