Komisi IX DPR akan segera membentuk Panitia Kerja (Panja) guna menuntaskan kasus pemakaian obat anti penyakit kaki gajah (filariasis) di Kab. Bandung. “Kita akan bentuk Panja secepatnya untuk kasus ini. Tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, karena menyangkut nyawa Manusia,” Tegas Ketua Komisi IX Ribka Tjiptaning saat melakukan kunjungan lapangan RSUD Majalaya, Rabu (18/11)

            Terkait pemakaian obat, Ribka menyerukan agar ditunda untuk sementara waktu, hingga dilakukan pengkajian lebih lanjut dan ada kejelasan supaya dapat dipertanggungjawabkan. “Hentikan saja! Jangan ada yang mengonsumsi obat ini, sampai kita semua benar-benar yakin bahwa obat ini aman,” tandasnya

            Masyarakat Kab. Bandung sendiri telah mencapai 80,38 persen telah mengonsumsi obat anti pemakaian kaki gajah, dengan korban mencapai 1.145 orang. Karena itu, kata dia, DPR belum dapat memastikan sampai kapan penundaan tersebut dilakukan. “Paling tidak sampai ada kejelasan mengenai efek samping obat dan hasil investigasi lainnya serta pernyataan resmi dari Badan POM bahwa obat ini aman,”

Dikatakan Ribka kasus pemakaian obat anti penyakit gajah telah meluas menjadi isu nasional dan meresahkan masyarakat. Selain itu lanjutnya, kasus pemakaian obat ini juga merupakan polemik mengingat sasarannya mencapai 40 juta orang atau sekitar 19persen.

            Dirinya menyayangkan tidak sempat bertemu dengan para korban pemakaian obat anti penyakit kaki gajah yang dirawat di RSUD Majalaya. Ditegaskan Ribka, pihaknya tidak menyalahkan dinas kesehatan tapi merupakan tanggungjawab pemerintah puast.

            “Sebagai Wakil Rakyat, kami juga dituntut soal kasus ini. Kami dianggap diam saja, bahkan dituduh mendapat proyek. Makanya, Kami akan panggil Pemerintah ke DPR, termasuk semua pihak lain yang dianggap ikut bertanggungjawab atau yang dapat memberikan informasi,” katanya.

            Sementara itu, Anggota Komisi IX dari Fraksi PKS Zuber Safawi mengingatkan agar pemkab Bandung memberikan pelayanan maksimal serta tidak memungut biaya sedikitpun kepada semua korban. Menurut Zuber para warga tersebut hanyalah korban dari sebuah program.

            Terkait pelaksaannya, kata dia, perlu persiapan yang lebih matang terutama penjelasan dan sosialisasi kepada masyarakat. “Untuk masyarakat awam, tidak cukup dengan hanya ditanya sehat. Namanya orang kampung, jika ditanya sehat, dia pasti akan menjawab sehat. Jadi harus diperiksa Medis dulu sebelum mengonsumsi obat itu,” terangnya

            Anggota Komisi IX lainnya dari Fraksi Demokrat Dhiana Anwar mengaku sudah mengetahui bahwa berdasarkan hasil sample darah yang telah diambil, lebih dari satu persen darah warga Kab Bandung terdeteksi mengandung telor cacing filariasis, karena obat pencegahan itu sangat diperlukan.

            Hanya saja ia menilai pelaksanaan pemberian obat anti penyakit kaki gajah sangat ceroboh. “Meskipun niatnya baik, seharusnya masing-masing kader petugas pemberi obat itu didampingi Dokter,” katanya

            “Dari berbagai literatur yang kami dapat, saya menilai pelaksanaan program ini sangat ceroboh. Satu saja nyawa hilang menjadi isu nasional dan dapat dipolitisir. Tolong sampaikan kepada Ibu Menkes,” tukasnya

            Menanggapi pernyataan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dr. Alma Lucyati menyatakan akan memenuhi permintaan penundaan pemakaian obat anti kaki gajah. “Lagi pula kalaupun tetap mau dilanjutkan, tidak ada tenaga medis yang mau dalam kondisi seperti ini,” katanya

            Pengobatan massal penyakit kaki gajah tersebut kata dia, memang dibutuhkan oleh Masyarakat Jawa Barat, karena itu, pihaknya hanya akan menunda pelaksaannya bukan dihentikan. (sw)