Komisi V DPR Minta Basarnas Tingkatkan Pengawasan Pengadaan Sarana SAR

23-01-2015 / KOMISI V

Komisi V DPR RI meminta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan sarana SAR yang sesuai dengan standar spesifikasi untuk menunjang pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan yang optimal.

Demikian salah satu butir kesimpulan RDP Komisi V DPR dengan Kepala Bapel BPLS Sunarso, Kepala Basarnas FHB Soelistyo, kEPALA BMKG Andi Eka Sakya, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR Yudi Widiana Adia, di Gedung Nusantara, Kamis sore, (22/1)

Pada kesimpulannya, Komisi V DPR RI meminta Badan Meteorologi,Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk melakukan simulasi mengenai prosedur dan mekanisme pemungutan dan penyetoran PNBP pelayanan informasi cuaca untuk penerbangan. Laporan hasil simulasi tersebut akan digunakan sebagai bahan masukan dalam RAKER/RDP Komisi V DPR RI dengan pihak pihak terkait.
 
"Komisi V DPR RI juga memberikan apresiasi kepada Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), dan Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (Bapel BPLS) terhadap Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2014 atas Laporan Keuangan Tahun 2013 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),"ujar Yudi membacakan butir kesimpulan RDP tersebut.

Didalam kesimpulannya, Komisi V DPR RI meminta Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), dan Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (Bapel BPLS) untuk meningkatkan peran pengawas internal, serta menyempurnakan sistem dan metode pengelolaan keuangan negara dan aset Barang Milik Negara yang dikelola Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), dan Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (Bapel BPLS) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang keuangan negara, sehingga temuan temuan BPK yang serupa tidak terulang kembali di kemudian hari.

Terkait temuan BPK, Komisi V DPR RI, lanjutnya, mendesak Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), dan Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (Bapel BPLS) untuk segera menyelesaikan tindak lanjut beberapa temuan yang belum diselesaikan dalam waktu selambat lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak hari ini, dan melaporkan hasilnya kepada Komisi V DPR RI. (Sugeng)

BERITA TERKAIT
Kecelakaan di GT Ciawi, Bakri: DPR Akan Bentuk Panja Standardisasi Jalan Tol
07-02-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI, A. Bakri HM, menyatakan bahwa pihaknya akan membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk...
Kecelakaan Maut Ciawi, Sudjatmiko Minta Perketat Pengawasan Kendaraan Niaga
07-02-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko turut prihatin atas kecelakaan maut yang terjadi di pintu tol Ciawi...
Anggaran Kemen PU Terjun Jadi 29 T, Lasarus: 1000% Saya Tak Setuju!
06-02-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Rapat Kerja Komisi V DPR RI pada Kamis (6/2/2025) diwarnai oleh sejumlah protes, hal ini timbul lantaran...
Terima Audiensi DPRD Sumut, Lokot Nasution: Ini Hajat Hidup Orang Banyak
06-02-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI, Muhammad Lokot Nasution menerima kunjungan dari Komisi D DPRD Sumatera Utara pada...