Komisi V DPR Minta Basarnas Tingkatkan Pengawasan Pengadaan Sarana SAR
23-01-2015 /
KOMISI V
Komisi V DPR RI meminta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan sarana SAR yang sesuai dengan standar spesifikasi untuk menunjang pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan yang optimal.
Demikian salah satu butir kesimpulan RDP Komisi V DPR dengan Kepala Bapel BPLS Sunarso, Kepala Basarnas FHB Soelistyo, kEPALA BMKG Andi Eka Sakya, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR Yudi Widiana Adia, di Gedung Nusantara, Kamis sore, (22/1)
Pada kesimpulannya, Komisi V DPR RI meminta Badan Meteorologi,Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk melakukan simulasi mengenai prosedur dan mekanisme pemungutan dan penyetoran PNBP pelayanan informasi cuaca untuk penerbangan. Laporan hasil simulasi tersebut akan digunakan sebagai bahan masukan dalam RAKER/RDP Komisi V DPR RI dengan pihak pihak terkait.
"Komisi V DPR RI juga memberikan apresiasi kepada Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), dan Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (Bapel BPLS) terhadap Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2014 atas Laporan Keuangan Tahun 2013 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),"ujar Yudi membacakan butir kesimpulan RDP tersebut.
Didalam kesimpulannya, Komisi V DPR RI meminta Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), dan Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (Bapel BPLS) untuk meningkatkan peran pengawas internal, serta menyempurnakan sistem dan metode pengelolaan keuangan negara dan aset Barang Milik Negara yang dikelola Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), dan Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (Bapel BPLS) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang keuangan negara, sehingga temuan temuan BPK yang serupa tidak terulang kembali di kemudian hari.
Terkait temuan BPK, Komisi V DPR RI, lanjutnya, mendesak Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), dan Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (Bapel BPLS) untuk segera menyelesaikan tindak lanjut beberapa temuan yang belum diselesaikan dalam waktu selambat lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak hari ini, dan melaporkan hasilnya kepada Komisi V DPR RI. (Sugeng)