Komisi VI Minta kepala BKPM untuk segera mengimplementasikan penyelesaian waktu untuk memulai usaha dari 90 hari menjadi 10 hari untuk PMA maupun PMDN. “Kita mengharapkan program penyelesaian waktu untuk memulai usaha menjadi program prioritas 100 hari Kabinet Indonesia bersatu II,” ujar Nurdin Tampubolon dari Fraksi Partai Hanura.

Dalam Rapat kerja yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI Nurdin Tampubolon, dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Senin (23/11), di Gedung DPR RI, Jakarta.

            Menurut Nurdin, dalam mendorong masuknya investasi ke dalam negeri, Komisi VI meminta BKPM berkoordinasi dengan berbagai lembaga ditingkat pusat maupun daerah guna menyusun kerangka implementasi pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Komisi VI meminta BKPM berkoordinasi dengan instansi lain sebab dibutuhkan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) rata-rata Rp.2.000 triliun per tahun.

BKPM mencatat nilai realisasi investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) hingga Oktober 2009 mencapai Rp.32,47 triliun naik 104,5% disbanding periode sama 2008 senilai Rp.15,88 triliun. “Realisasi jumlah proyek PMDN mencapai 212 proyek, naik dari sebelumnya 194 proyek, Kata Kepala PKPM Gita Wirjawan.

            Gita menambahkan, pada saat yang sama nilai realisasi penanaman modal Asing (PMA) USD 89,28 miliar, merosot 28,8% dari sebelumnya USD 125,37 miliar. Namun jumlah proyek PMA melonjak dari 950 proyek menjadi 1.008. “perkembangan itu meninjukan bahwa perekonomian nasional cukup tahan terhadap krisis keuangan global yang ditunjukan dari meningkatnya realisasi PMDN”, katanya.

            Ia menjelaskan, sektor yang menjadi favorit PMDN adalah industri kimia dan farmasi dengan nilai investasi Rp5,3 triliun dalam 14 proyek, disusul jasa lainnya Rp.4,92 triliun dengan 7 proyek. Selanjutnya industri makanan Rp.4,86 triliun 31 proyek, sektor listrik listrik, gas dan air Rp.3,44 triliun 4 proyek, dan konstruksi Rp.2,37 triliun dalam 7 proyek.

            Gita mengatakan, berdasarkan sebaran geografisnya rencana PMDN dan PMA serta realisasinya masih terkonsentrasi di pulau Jawa dan beberapa wilayah diluar Jawa, yang kaya sumber daya alam. (as)