Wakil Ketua DPR Marwoto Mitrohardjono menerima delapan buku pegangan bagi anggota DPR RI dari United Nation Development Programme (UNDP).

            Saat penyerahan buku pegangan tersebut, Wakil Ketua DPR didampingi oleh Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan Winantuningtyastiti S, Deputi Bidang Persidangan dan Kerjasama Antar Parlemen (KSAP) Ahmad Juned.

            "Saya gembira sekali terhadap pekerjaan UNDP dalam menyusun buku panduan ini,"kata Marwoto saat menerima penyerahan buku dari Program Manajer Irman Lanti, di Gedung Nusantara III, Selasa (24/11).

            Menurut Marwoto, buku pegangan ini selaras dengan program DPR yang akan melaksanakan program peningkatan kapasitas anggota Dewan pada tanggal 8-9 Januari mendatang. "Kita mengharapkan buku panduan ini dapat menambah ilmu dan bermanfaat bagi anggota dewan baik anggota baru maupun yang lama,"paparnya.

            Dia mengatakan, DPR periode sekarang memiliki program rumah aspirasi dan hari rakyat. Karena melalui program ini bertujuan merubah paradigma lama yang pernah ada. "Melalui cara ini rakyat yang ingin menyampaikan aspirasi bisa langsung datang ke rumah aspirasi ataupun gedung DPR"katanya.

            Dia menambahkan, melalui rumah aspirasi masyarakat tidak harus datang ke Jakarta bisa menyampaikan keluh kesahnya ke Rumah aspirasi.

            Sementara, Irman Lani mengatakan, UNDP telah memberikan dukungan kepada anggota dewan sejak tahun 2000 silam dimana awal dukungannya diberikan kepada kaukus perempuan. "Kita di Indonesia bergerak di bidang konsolidasi demokrasi dan tidak ada kepentingan politik dan tetap netral,"paparnya.

            Menurutnya, UNDP sifatnya desentralisasi dan berada di 166 Negara. sesama perwakilan UN kita saling memberikan dukungan di berbagai negara.

            Menyinggung penolakan studi banding DPR ke luar negeri, Irman menilai DPR yang tidak bertukar pikiran dengan parlemen itu adalah legislator yang buruk.

      "Studi banding tidak dapat dipisahkan dari parlemen yang dinamis, jadi tidak berkembang pemikirannya apabila tidak studi banding,"tegasnya.

            Yang harus diperbaiki saat ini, paparnya, yaitu fungsi representasinya karena banyak rakyat pemilih yang tidak tahu pemilihnya. "Namun yang harus dijauhkan adalah bahwa aspirasi adalah uang,"katanya.

            UNDP menyerahkan satu set buku pegangan bagi anggota DPR RI beserta satu keping rekaman audio visual dengan judul "Bersama menuju Parlemen Representatif" dengan tema sebagai berikut, mekanisme kerja anggota parlemen, anggaran dan pengawasan keuangan, tata tertib dan etika parlemen, proses legislasi, menjalin hubungan konstituen dan keterwakilan, transparansi akuntabilitas parlemen, hubungan media dan komunikasi dan Gender di Parlemen. (si)