Komisi V DPR RI meminta Pemerintah (Departemen Pekerjaan Umum) untuk memberikan peran yang lebih besar kepada konsultan-konsultan lokal. Selama ini Komisi V melihat konsultan-konsultan asing banyak yang lebih besar peranannya dibandingkan konsultan dalam negeri.

            Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi V Muhidin M. Said (F-PG) saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum dengan delapan belas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya, Kamis (26/11) di gedung Nusantara DPR.

            Muhidin mengatakan, kalau pemerintah sendiri tidak memberikan perhatian dan kesempatan kepada konsultan lokal, dikhawatirkan lama-lama konsultan kita akan semakin tertinggal jauh dan akan mengalami penurunan baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

            Untuk itu, Komisi V DPR akan mendiskusikan masalah ini dengan Menteri Pekerjaan Umum, agar masalah konsultan lokal ini dapat lebih diperhatikan.

            Muhidin menambahkan, banyak kendala yang dihadapi BUMN kita, selain masalah sumber daya manusia juga yang terpenting masalah permodalan. “Masalah modal ini hampir dikeluhkan kebanyakan BUMN kita,” katanya.

Namun, kata Muhidin, Komisi V DPR mengapresiasi PT Adhi Karya yang sudah dapat go internasional. Selain itu, juga kepada Perum Jasa Tirta I dan Jasa Tirta II yang mana BUMN ini telah melakukan tugas Public Service Obligation (PSO), tapi tidak pernah mendapatkan PSO dari Pemerintah. 

Pagi itu, Komisi V DPR mengundang 18 BUMN Karya dalam rangka  menanyakan lebih jauh sejauh mana peran BUMN dalam ikut membangun infrastruktur nasional.

Ke delapan belas BUMN tersebut merupakan BUMN yang bergerak di bidang konsultan, jasa konstruksi, jalan, pengairan, yang mempunyai andil besar ikut membangun infrastruktur kita.

Direktur Utama PT Virama Karya, Abdurachman mengatakan, memang benar dari berbagai kendala yang dihadapai BUMN kita salah satunya adalah masalah permodalan.   

Abdurachman mengatakan, konsultan BUMN bergerak dibidang menjual tenaga/sumber daya manusia. Tapi ternyata, SDM nasional kita tidak diterima secara baik dan lebih sering menggunakan konsultan asing. Akibatnya, stok konsultan kita lama kelamaan semakin menurun baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Dalam rangka mendorong program nasional, Abdurachman meminta bantuan dan perhatian Komisi V dan Pemerintah khususnya untuk lebih memperhatikan konsultan lokal. “Kalau tidak konsultan kita akan dilibas oleh SDM asing,” katanya.

Dia juga mengeluhkan masalah permodalan yang dihadapi BUMN. Menurutnya, selama ini permodalan BUMN kita dibiayai oleh Bank. Namun kendala  klasik yang dihadapi adalah pembayaran bunga yang tinggi dari Bank.

Selain itu, katanya, BUMN juga dihadapkan pada permasalahan pajak, dimana sampai saat ini ada perbedaan persepsi kontrak-kontrak yang dilakukan secara gabungan. Permasalahan ini sampai sekarang masih mengambang, untuk itu dia minta bantuan mencarikan jalan keluarnya. 

Pada kesempatan yang sama, Dirut PT Indah Karya Samuel B. Sutejo mengatakan, industri konsultan saat ini telah menjadi industri yang sangat kompetitif. Konsultan yang terdaftar sebagai anggota INKINDO mencapai lebih dari 6.000 termasuk 5 BUMN Konsultan Karya yang dalam memasarkan jasanya juga harus berkompetisi secara murni melawan perusahaan konsultan swasta (nasional dan asing) dengan aturan main yang sama tanpa ada privilege apapun, termasuk dalam hal tata perpajakan dan lain-lain.

Permasalahan di sini, kata Samuel, sebagai BUMN, Konsultan Karya memiliki rigiditas yang dapat menghambat kemampuan berkompetisi dengan swasta dan memicu ekonomi biaya tinggi.

Di lapangan banyak sekali hal-hal kecil yang diperlukan oleh calon klien dalam merekrut (pembuktian) pemberi jasa swasta dimana bila hal tersebut diterapkan pada BUMN hanya bersifat redundan.

Untuk itu dia mengusulkan, agar dibuat kemudahan bagi BUMN Konsultan dalam persyaratan pengadaan jasa, bukan untuk memberi peluang ketidakadilan melainkan untuk cost efisiensi terhadap hal-hal yang sebenarnya tidak diperlukan.

Samuel menambahkan, konsultan konstruksi pada proyek-proyek dengan pendanaan asing umumnya masih dimenangkan oleh perusahaan konsultan asing dari Negara pendana yang kepeduliannya terhadap efisiensi nasional bisa dipastikan lebih kecil dibanding dengan konsultan nasional yang akan lebih berperan sebagai lokomotif dalam penciptaan efisiensi.

Dia juga mengusulkan, perlunya porsi lokal diperbesar dan perlu ada upaya perbaikan regulasi agar tradisi penggunaan tenaga ahli asing perorangan oleh BUMN Konsultan mendapat keutamaan. (tt)