DPR Sesalkan Kenaikan BBM Subsidi

30-03-2015 / KOMISI VII

Anggota DPR dari Partai Gerindra Ramson Siagian menilai keputusan pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak bersubsidi 'diam-diam' pada Sabtu 28 Maret, tidak tepat. Pasalnya, kebijakan perubahan BBM dilakukan tanpa sepengetahuan DPR.

"Keputusan kenaikan harga BBM oleh pemerintah tidak tepat. Harga minyak dunia kini sedang turun. Jadi tidak tepat dinaikan," kata Ramson kepada Parlementaria, Senin, (30/3).

"DPR Sangat kecewa, yang saya permasalahkan kementerian ESDM melakukan kebijakan tanpa konsultasi. Harusnya berkonsultasi dengan DPR RI, apalagi Gerindra sangat konsen terhadap masyarakat kecil dan pelaku bisnis," katanya.

Berdasarkan pemantauan Parle, Raker Komisi VII DPR sempat ditunda untuk Isoma dan dilanjutkan kembali pada pukul 19.00 WIB, Senin, 30 Maret. Sampai berita ini dturunkan Raker masih berlangsung.  Sebelumnya mayoritas Anggota Komisi VII DPR mempertanyakan alasan pemerintah menaikkan harga subsidi BBM, disaat harga minyak sedang turun, selain itu, DPR juga menilai Pertamina tidak efisien dalam mengelola BBM subsidi dan diduga adanya manipulasi dan peran mafia migas terkait BBM  subsidi di Indonesia.

Sekedar diketahui, pemerintah menaikan harga solar dari Rp 6.600 per liter menjadi Rp 6.900 per liter. Sementara Premium naik dari Rp 6.900 per liter menjadi Rp 7.300 per liter. (Sugeng), foto : andri/parle/hr.

 

BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...