Parlementaria Terkini

BAKN Temukan Tak Andalnya Data Dana Desa Afirmasi
27 Juni 2019 / B.A.K.N.
Alokasi Dana Desa Afirmasi pada 2018 mencapai jumlah sebesar Rp1,8 triliun. Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Hasil...
Dana Desa Harus Tepat Sasaran
18 Maret 2019 / B.A.K.N.
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI melakukan evaluasi terhadap penggunaan Dana Desa yang sudah bergulir dalam beberapa tahun terakhir...
BAKN Verifikasi Temuan BPK Terkait IPHPS di Boyolali
08 Maret 2019 / B.A.K.N.
Tim Kunjungan Kerja Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) menggelar DPR RI dengan Perum Perhutani Boyolali dan Pemerintah Kabupaten Boyolali. Anggota...
Lemahnya Aturan IPHPS Berpotensi Timbulkan Mispersepsi
08 Maret 2019 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Willgo Zainar berharap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melihat lebih dekat...
PKAKN DPR Serap Informasi Penyaluran Dana Desa
25 Februari 2019 / B.A.K.N.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan mandat bagi desa untuk dapat mengatur pemerintahan desa dalam rangka membangun pembangunan...
BAKN Dorong Penguatan Pemda Bina Pengelolaan Dana Desa
13 Februari 2019 / B.A.K.N.
Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Andreas Eddy Susetyo mendorong penguatan pemerintah daerah dalam membina pengelolaan Dana Desa...
Minimnya Pelatihan Jadi Tantangan Pengelolaan Dana Desa
13 Februari 2019 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Willgo Zainar menilai, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur desa dan...
Dana Desa Hidupkan Perekonomian Masyarakat Desa
31 Januari 2019 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Andi Achmad Dara mengatakan, konsep pembiayaan desa melalui program Dana Desa...
SDM Jadi Kunci Utama Keberhasilan Pembangunan Desa
31 Januari 2019 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Willgo Zainar menyatakan, unci utama keberhasilan pembangunan di desa adalah terletak...
Inspektorat Daerah Harus Tingkatkan Peran Pembinaan Dalam Pengelolaan Dana Desa
31 Januari 2019 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) Willgo Zainar mengatakan bahwa inspektorat daerah harus lebih dikedepankan dalam pembinaan dan pengawasan...
BAKN Pantau Tindak Lanjut Pemprov Banten atas LHP BPK
17 Januari 2019 / B.A.K.N.
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Junaidi Auly mengatakan BAKN ingin melihat perkembangan dari proses tindak lanjut yang...
BAKN Dalami Hasil Pemeriksaan BPK Banten
17 Januari 2019 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Willgo Zainar menegaskan, BAKN perlu mengetahui lebih lanjut mengenai jenis temuan...
BAKN Ingin Wujudkan Sinkronisasi Tata Kelola Pemerintahan
12 Desember 2018 / B.A.K.N.
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Junaidi Auly mengatakan, BAKN berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan...
BAKN Dorong PLN Batam Aktif Libatkan BPKP
28 Nopember 2018 / B.A.K.N.
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Sartono mendorong PT. PLN, khususnya PT. PLN Batam untuk proaktif melibatkan Badan...
BAKN DPR Dorong PLN Batam Tarik Kelebihan Pembayaran
28 Nopember 2018 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Willgo Zainar meminta anak perusahaan PT. PLN (Persero), yaitu PT. PLN...
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana BOS Belum Memadai
18 September 2018 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Willgo Zainar menjelaskan bahwa BAKN menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan...
BAKN Dorong Pembenahan Implementasi Dana BOS
14 September 2018 / B.A.K.N.
Hasil audit pengawasan dan pemaparan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengenai akuntabilitas dana transfer ke...
Perlu Regulasi Barang Sitaan dan Rampasan
20 Juni 2014 / B.A.K.N.
Diperlukan perbaikan regulasi yang komprehensif untuk pengelolaan barang sitaan, barang rampasan, uang pengganti, dan uang jaminan. Hal ini menjadi salah...
Kekhawatiran KPK Cukup Rasional
03 April 2014 / B.A.K.N.
Ketua BAKN (Badan Akuntabilitas Keuangan Negara) DPR yang sekaligus sebagai anggota Komisi VIII DPR RI, Sumarjati Aryoso menilai cukup rasional...
BAKN Menanti Kelanjutan Proses Hukum Pengadaan Vaksin Flu Burung
06 Maret 2014 / B.A.K.N.
Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Sumarjati Aryoso Kamis (6/3) kembali mengingatkan akan rekomendasi BAKN yang pernah disampaikannya...