Maraknya kasus pertanahan di Propinsi Riau yang berupa sengketa, dan konflik serta yang berperkara dipengadilan masih memprihatinkan, pasalnya, masih banyak...

Terkait penyelesaian sengketa pertanahan, Komisi II DPR menilai harus ada implementasi dan koordinasi konkrit yang disertai petunjuk pelaksanaan serta petunjuk...

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR ke Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sangat penting, karena dapat melihat langsung perkembangan sekolah pengkaderan pramong...

Komisi II DPR meminta IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) segera membuat Blue Print untuk pembangunan pengembangan kampus kedepan. Hal itu...

Komisi II DPR serta pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada di Aceh) berencana menggali masukan terkait usulan...

Komisi II DPR menyoroti Kinerja Bawaslu Propinsi Aceh dalam menyelesaikan persoalan sengketa Pilkada yang berlarut-larut. Hal itu mengemuka saat Komisi...

Komisi II DPR menemukan bahwa masih ada permasalahan sengketa terkait perbatasan di Propinsi NAD yang belum dapat terselesaikan, baik sengketa...

Kunjungan Kerja Komisi II DPR ke Propinsi Aceh kali ini adalah dalam rangka untuk menyerap aspirasi dan mengetahui perkembangan beberapa...

Komisi II DPR mengharapkan dengan berpindahnya status Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjadi Badan Pertanahan Aceh (BPA) dapat menjadi solusi penanganan...

Aturan larangan penggunaan alat tangkap ikan berupa cantrang dan pukat jaring yang diberlakukan oleh Kementerian Perikanan dan Kelautan (KKP), membuat...

Wacana Mendagri yang akan mengucurkan dana 1 triliun kepada parpol dimaksudkan untuk menata agar partai politik bisa menjadi organisasi yang...

Anggota Komisi II DPR Arwani Tomafi mengatakan, wacana pemberian bantuan dana untuk partai politik sebesar Rp 1 triliun, harus dilakukan...

Menanggapi kisruh antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Anggota Komisi II Agung...

Komisi II DPR menyetujui perubahan UU No.1 Tahun 2015 tentang Pilkada dan UU No.2 Tahun 2015 tentang Pemda di bawa...

Sejumlah masukan penting berhasil dihimpun DPR dalam rapat konsultasi dengan Mahkamah Agung. Salah satu saran penting adalah mempertahankan kewenangan penyelesaian...

Rapat Kerja Komisi II DPR dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN di Gedung DPR, Jakarta (5/2) hasilkan lima butir kesimpulan. Pertama,...

Komisi II DPR memandang penting untuk memberikan dukungan terhadap penguatan lembaga Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui pembentukan KASN di...

Rapat Komisi II DPR dengan Menteri PAN-RB, Kepala BKN dan ORI merekomendasikan empat kesimpulan, pertama, Komisi II DPR dapat menerima...

DPR meminta pemerintah untuk memasukkan anggaran pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berasal dari tenaga honorer K2 dalam RAPBN-P 2015...

Komisi II DPR meminta Kementerian Sekretariat Negara menyelesaikan permasalahan terkait aset negara yang dikelola kementerian tersebut agar bisa mengoptimalkan pendapatan...