RUU Pilkada yang sedang dirumuskan DPR harus menyusun syarat kepala daerah secara terukur. Persyaratan itu tidak saja menyangkut larangan mengembangkan...

Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa mengatakan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak ada lagi pengangkatan...

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) Arif Wibowo mengatakan FPDIP di DPR, tetap menolak...

Wakil Ketua Komisi II DPR Hakam Naja menegaskan, agar segera ada kepastian mengenai nasib RUU Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) maka...

Pemerintah seharusnya mampu memberi jaminan kepastian DPT, guna melahirkan pemerintahan yang baik melalui pemilu lima tahunan itu bisa terpenuhi. Sebab...

Komisi II DPR RI meminta Komisi Pemilhan Umum (KPU) menunda penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Masih banyak yang harus diverifikasi...

Pimpinan Komisi II DPR mengalami reposisi, Taufik Effendi digantikan oleh Khotibul Umam Wiranu dari Partai Demokrat, sementara Pimpinan lainnya tetap. Berikut...

Fungsi dan wewenang KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara)dalam RUU ASN jangan dikebiri. Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi II, HM Gamari...

Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum memberi laporan kepada Komisi II DPR soal pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara (DPS). Komis II pada...

Komisi II DPR RI mendorong agar dibuat sebuah peradilan pertanahan khusus,dimana di dalamnya akan membicarakan lebih spesifik lagi masalah pertanahan...

Komisi II DPR RI memberikan apresiasi terhadap kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam menjalankan tugas dan wewenangnya selama satu...

Besaran angka presidential threshold (PT) 20%-25% untuk mengajukan calon presiden dalam pemilihan presiden tetap masih ideal untuk sistem presidensial yang...

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat (FPD) FPD, Syaiful Anwar menilai usulan pengakuan hak anak dalam RUU Adminduk...

Dalam rangka sinkronisasi sistem untuk mengasilkan data pemilih yang akurat, Komisi II DPR meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk...

Seluruh fraksi di Komisi II DPR menyetujui pembahasanRancangan Undang-Undang (RUU) tentang Revisiatas UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Hal tersebut...

Panja Penyelesaian Konflik dan Sengketa Pertanahan Komisi II DPR memberikan apresiasi kepada Tim 11 (sebelas) Badan Pertanahan Nasional (BPN RI)...

Pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Kemensesneg Lambock V. Nahattands berkesempatan menjelaskan mengenai rencana pengembangan kawasan Pusat Pengelola...

Panja Pengawasan Pengelolaan Aset Negara Komisi II DPR meminta Pusat Pengelola Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK), dan Pusat Pengelolaan Komplek...

Panja Pengawasan Pengelolaan Aset Negara Komisi II DPR meminta kepada Kementerian Sekretariat Negara, PPKGBK dan PPKK untuk tetap melanjutkan proses...

Panja Pengawasan Pengelolaan Aset Negara Komisi II DPR meminta kepada Kemensesneg, PPKGBK dan PPKK untuk tetap melanjutkan proses renegoisasi perjanjian...