Parlementaria Terkini

E-LHKPN Memudahkan Akses Publik Terhadap DPR
27 Februari 2018 / KOMISI II
Dibukanya klinik e-Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) oleh Ketua DPR RI, kian memudahkan akses publik terhadap DPR. Ini bukti...
Penggunaan Dana Kampanye Harus Transparan
09 Februari 2018 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Hetifah Sjaifudian mengingatkan pasangan calon di 171 daerah di Indonesia pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)...
Generasi Muda Harus Paham Pancasila
08 Februari 2018 / KOMISI II
Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali menegaskan generasi muda harus memiliki pemahaman yang utuh terhadap Pancasila. Hal ini sangat...
Sareh Wiyono Gelar Istighosah
07 Februari 2018 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Sareh Wiyono menggelar istighosah sebagai ekspresi rasa syukurnya bersama masyarakat Nganjuk, Jawa Timur. Tausiah keagamaan...
Perlu Kerjasama Banyak Pihak Wujudkan DOB
07 Februari 2018 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria menyatakan sepakat pentingnya daerah otonom baru untuk mampu meningkatkan pelayanan pemerintahan...
Pelayanan Publik di Kaltara Terkendala Minimnya Jumlah ASN
06 Februari 2018 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Hetifah Sjaifudian Foto : Runi/mr. Anggota Komisi II DPR RI Hetifah Sjaifudian menegaskan, minimnya jumlah Aparatur...
Legislator Apresiasi Aturan untuk Jaga Netralitas ASN
06 Februari 2018 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Achmad Baidowi foto : Runi/mr. Anggota Komisi II DPR RI Achmad Baidowi mengapresiasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur...
DPR Dorong Pengawasan Penggunaan Dana Desa
06 Februari 2018 / KOMISI II
A​nggota Komisi II DPR RI Sutriyono Foto : Runi/mr. Maraknya kasus korupsi yang melibatkan perangkat desa membuat prihatin Anggota Komisi II...
Pembentukan DOB untuk Tingkatkan Pelayanan Publik
05 Februari 2018 / KOMISI II
Komisi II DPR RI mendukung pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kalimantan Tengah, yakni Kabupaten Kapuas Ngaju, dan Kabupaten Simalungun...
DPR Dorong Perangkat Desa Dapatkan Kejelasan Status Kepegawaiannya
25 Januari 2018 / KOMISI II
Komisi II DPR RI mendorong perangkat desa untuk mendapatkan kejelasan status kepegawaiannya. Hal tersebut terungkap dalam RDP Komisi II DPR...
Hetifah Ingatkan Netralitas Kepala Desa di Pilkada 2018
22 Januari 2018 / KOMISI II
Kepala Desa diingatkan untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018. Hal ini seperti disampaikan Hetifah, anggota...
Komisi II Sepakati Penyesuaian PKPU Atas Putusan MK
19 Januari 2018 / KOMISI II
Setelah melakukan lobi panjang antara Komisi II DPR, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan...
Pelaksanaan Dana Otsus Papua Belum Dirasa Manfaatnya
19 Januari 2018 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Ach. Baidowi merasa ironis atas meninggalnya 61 anak di Kabupaten Asmat, Papua akibat gizi buruk. “Kita...
Komisi II dan Pemerintah Sepakat Putusan MK Harus Dijalankan KPU
18 Januari 2018 / KOMISI II
Komisi II DPR RI hari ini, Kamis (18/1/2018) kembali menggelar Rapar Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Ketua...
Legalisasi Aset Jangan Hanya Sukses Secara Kuantitatif
17 Januari 2018 / KOMISI II
Wakil ketua Komisi II DPR RI Fandi Utomo mengatakan, Komisi II DPR mengapresiasi kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan...
Tidak Boleh ada Penjualan Pulau Kepada Asing
17 Januari 2018 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy menegaskan tidak boleh ada praktik jual beli pulau di Indonesia. Beda halnya...
Ada Mahar Politik, Maka Parpol Gagal Bina Kader
17 Januari 2018 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Rufinus Hotmaulana Hutauruk menilai, jika terbukti partai politik memberlakukan mahar bagi calon kepala deerah yang...
Membiarkan Politik Uang, Bisa Menjadi Kanker Demokrasi
17 Januari 2018 / KOMISI II
Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali mengakui praktik politik uang sudah berlangsung sejak dulu, saat ini semakin masif. Komisi...
Sipol Sejalan dengan Putusan MK
16 Januari 2018 / KOMISI II
Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebenarnya sudah melakukan verifikasi partai politik melalui sistem informasi...
Putusan MK Terkait Verifikasi Faktual Parpol Akan Disesuaikan dengan PKPU
16 Januari 2018 / KOMISI II
DPR dan pemerintah menyepakati keputusan MK tentang verifikasi faktual untuk disesuaikan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), dengan prinsip tidak...