Parlementaria Terkini

BPOM Harus Jemput Bola Labelisasi Pangan Olahan
08 Februari 2019 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Haerudin mendorong Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melakukan aksi...
Produsen Pangan Olahan dan Obat Tradisional Perlu Pembinaan
07 Februari 2019 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Imam Suroso menegaskan perlunya pembinaan bagi para produsen obat-obatan tradisional dan pangan olahan oleh para...
Pemerintah Harus Tambah Fasilitas di RSUD Berkah Pandeglang
07 Februari 2019 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Marinus Gea menekankan agar pemerintah menambah fasilitas yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)...
Pandeglang Harus Alokasikan Dana Kesiapsiagaan Bencana Dari APBD
07 Februari 2019 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Nova Rianti Yusuf menilai Kabupaten Pandeglang harus sudah memulai politik anggaran yang berpihak kepada potensi...
Pemerintah Harus Perhatikan Proses Recovery Bencana Tsunami
07 Februari 2019 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Adang Sudrajat mencatat beberapa hal yang harus diperhatikan baik itu oleh pemerintah pusat maupun pemerintah...
Investasi Bencana Akan Jadi Solusi Bagi Indonesia
07 Februari 2019 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX Jalaludin Akbar menyebut bahwa investasi bencana akan menjadi solusi bagi penanganan bencana di Indonesia ke depannya. Menurutnya...
Legislator Minta Kemenkes Siapkan Sarana Kesehatan Untuk Korban Tsunami Selat Sunda
07 Februari 2019 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Jalaluddin Akbar mendorong Kementerian Kesehatan untuk mempersiapkan sarana-sarana kesehatan yang masih sangat dibutuhkan, terutama di...
Pengawasan Pangan Olahan Wujudkan Kesehatan Masyarakat
07 Februari 2019 / KOMISI IX
Komisi IX DPR RI terus mendorong program-program pengawasan pangan olahan yang dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Daerah Istimewa...
Komisi IX Setujui RUU Kebidanan Disahkan Rapat Paripurna
04 Februari 2019 / KOMISI IX
Sepuluh Fraksi di Komisi IX DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Kebidanan disahkan dalam Rapat Paripurna. Persetujuan itu diperoleh setelah...
Pemerintah Harus Proaktif Tanggulangi Wabah DBD
04 Februari 2019 / KOMISI IX
Penyebaran wabah penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) semakin meluas. Korban meninggal dunia akibat DBD juga semakin bertambah banyak. Terkait hal...
Legislator Nilai Pendampingan Pekerja Anak di Shelter Belum Optimal
31 Januari 2019 / KOMISI IX
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah membuka shelter guna memberi pendampingan untuk memfasilitasi pekerja anak penerima manfaat Pengurangan...
Komisi IX Tindaklanjuti Data TNP2K di Sumsel
30 Januari 2019 / KOMISI IX
Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI melakukan tindak lanjut terhadap data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang...
Komisi IX Minta Pemprov Sumsel Lakukan Pengawasan Pekerja Anak Sektor Informal
30 Januari 2019 / KOMISI IX
Komisi IX DPR RImenemukan masih banyak pekerja anak di Provinsi Sumatera Selatan, khususnya pada sektor informal. Untuk itu, Anggota Komisi...
Hak Anak Harus Dilindungi
30 Januari 2019 / KOMISI IX
Permasalahan pekerja anak berusia 10 sampai 17 tahun menjadi fokus perhatian Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke...
Revitalisasi BLK Solusi Kurangi Pekerja Anak
30 Januari 2019 / KOMISI IX
Wakil Ketua Komisi IX DPR Ichsan Firdaus menilai revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja (BLK) bisa menjadi...
Komisi IX Apresiasi Pemda Gresik Dalam Lindungi Pekerja Anak
29 Januari 2019 / KOMISI IX
Komisi IX DPR RI memberikan apresiasi positif terhadap strategi Pemerintah Daerah (Pemda) Gresik dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja anak di...
Pimpinan Komisi IX Tak Puas dengan Laporan DAK Setjen Kemenkes
22 Januari 2019 / KOMISI IX
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai laporan evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2018 yang...
Sekjen Kemenkes Dicecar Pertanyaan Kriteria Pemberian DAK
22 Januari 2019 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Kebangkitan Bangsa Handayani mempertanyakan kriteria pemberian DAK. Selain itu, disinyalir pemberian DAK banyak...
Koordinasi Akreditasi RS Sumut Dinilai Kurang
17 Januari 2019 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Putih Sari mengkritisi koordinasi antara Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, organisasi profesi sampai badan pengawas...
Akreditasi RS Terkendala Biaya Tinggi dan Terbatasnya Personil KARS
17 Januari 2019 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Jalaluddin Akbar menilai tingginya biaya yang harus dikeluarkan pihak rumah sakit (RS) menjadi salah satu...