Parlementaria Terkini

DPR SETUJUI HAK ANGKET HAJI
18 Februari 2009 / LAIN-LAIN
Meskipun ada penolakan dari sejumlah fraksi terhadap hak angket penyelenggaraan Ibadah Haji, namun Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (17/2), di...
KOMISI IX DPR RI : DUKUNG PERAN MABT DALAM PROGRAM KB
18 Februari 2009 / KOMISI IX
Komisi IX DPR RI mengapresiasi peran Majelis Adat Budaya Tionghoa (MABT) dalam mendukung program Keluarga Berencana. Hal tersebut mengemuka...
KOMISI IX DPR DESAK DEPKES TINGKATKAN PELAYANAN JAMKESMAS
18 Februari 2009 / KOMISI IX
Komisi IX DPR DPR mendesak Depkes agar meningkatkan pelayanan jamkesmas karena selama ini Pelayanan Jamkesmas masih belum maksimal. Hal tersebut...
Komisi IV Minta Deptan Kaji Ulang Kebijakan Impor Daging
18 Februari 2009 / KOMISI IV
Komisi IV DPR meminta Departemen Pertanian mengkaji ulang rencana pemerintah yang merubah kebijakan mengimpor daging dari country base ke zona...
Komisi VII Minta PT. Antam Lakukan Pendekatan Kepada Masyarakat
18 Februari 2009 / KOMISI VII
Terkait dengan banyaknya pertambangan tanpa izin (Peti) yang dilakukan oleh masyarakat, Anggota Komisi VII DPR Nizar Dahlan (F-BPD) meminta PT....
PEMERINTAH BERHARAP RUU KEISTIMEWAAN DIY SEGERA DIBAHAS
18 Februari 2009 / BADAN MUSYAWARAH
Menteri Dalam Negeri Mardiyanto berharap Rancangan Undang-Undang tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dapat segera dibahas. Keberadaan RUU ini sangat...
PENYELESAIAN SENGKETA ASET TNI AU JANGAN REPRESIF
18 Februari 2009 / KOMISI I
Sejumlah Anggota Komisi I meminta supaya TNI AU dalam menyelesaikan sengketa aset, baik tanah maupun rumah dinas tidak dilakukan dengan...
RUU JPSK MASIH MENTAH DIBAHAS KEMBALI
18 Februari 2009 / KOMISI XI
Drajad Wibowo (F-PAN) mengatakan, RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) belum bisa dibahas dalam waktu dekat . “RUU ini bisa...
PEMDA WAROPEN DIMINTA PENUHI SEMUA PERSYARATAN
17 Februari 2009 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI H. Eka Santosa meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen untuk memenuhi segala persyaratan bagi sebuah...
UU PENCEGAHAN PENYELUNDUPAN MIGRAN CEGAH KEJAHATAN KEMANUSIAAN
17 Februari 2009 / PANITIA KHUSUS
DPR mensahkan Rancangan Undang-Undang Pencegahan Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR yang dipimpin...
DPR Setujui Calon Hakim Kontitusi Pengganti Jimly
17 Februari 2009 / LAIN-LAIN
Rapat Paripurna DPR menyetujui mantan Hakim Konstitusi periode 2003-2008 Harjono sebagai Hakim Konstitusi pengganti Jimly Asshiddqie di Gedung DPR, Jakarta,...
KOMISI IX MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS BKKBN 2009
17 Februari 2009 / KOMISI IX
Komisi IX DPR RI memahami program kerja yang telah dilaksanakan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan akan mendukung upaya...
KOMISI V MERESPON STIMULUS FISKAL PROGRAM INFRASTRUKTUR
17 Februari 2009 / KOMISI V
Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) merespon baik dengan mendukung program peningkatan infrastruktur dijadikan sebagai bagian dari...
Pergantian Direksi Pertamina : KOMISI VI DPR MINTA MENEG BUMN IKUTI ATURAN UU
17 Februari 2009 / KOMISI VI
Komisi VI DPR meminta Menteri Negara BUMN mengikuti seluruh tahapan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya UU No.19/2003 tentang Badan Usaha...
KOMISI III DPR PERTANYAKAN SP3 VLCC
17 Februari 2009 / KOMISI III
Komisi III DPR RI mempertanyakan terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus penjualan dua kapal tanker raksasa (Very Large Crude...
KOMISI XI DPR DESAK MENKEU REEVALUASI ASET PT. BTDC
17 Februari 2009 / KOMISI XI
Komisi XI DPR mendesak Menkeu Sri Mulyani untuk segera melakukan reevaluasi asset PT Bali Tourism Development Corporation (BTDC) guna menghindari...
KOMISI VIII DPR RI MINTA MENAG TUNDA PEMBAHASAN EVALUASI HAJI
16 Februari 2009 / KOMISI VIII
Komisi VIII DPR RI dan Menteri Agama M.Maftuh Basyuni sepakat untuk menunda Pembahasan laporan dan evaluasi penyelenggaraan Ibadah Haji (...
Komisi IV Tanyakan Realisasi Program Gerhan 2008
16 Februari 2009 / KOMISI IV
Komisi IV DPR RI mempertanyakan realisasi program Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan) untuk tahun anggaran tahun 2008....
PEMBENTUKAN OMBUDSMAN DAERAH DIPERTANYAKAN TIMUS
16 Februari 2009 / LAIN-LAIN
Tim Perumus (Timus) Rancangan Undang-Undang Pelayanan Publik tanyakan beberapa ayat tambahan pada Pasal 46 mengenai pembentukan ombudsman daerah, pertanyaan ini...
DPR Kecewa Terhadap Pertamina
16 Februari 2009 / KOMISI VII
Komisi VII DPR kembali menunda Rapat Dengar Pendapat dengan jajaran Direksi PT. Pertamina, Senin (16/2). Penundaan tersebut dikarenakan adanya surat...