Beranda / Profil
PROFIL UU
Penetapan Undang-undang Darurat No. 5 Tahun 1954 Tentang Pemungutan Tambahan Pembayaran Atas Pengiriman Uang Keluar Negeri Sebagai Undang-undang
Nomor
31
Tahun
1954

Penetapan Undang-undang Darurat No. 5 Tahun 1954 Tentang Pemungutan Tambahan Pembayaran Atas Pengiriman Uang Keluar Negeri Sebagai Undang-undang

Nomor
: 31
Tanggal Disahkan
: 07 September 1954
Tanggal Diundangkan
: 17 September 1954
LN
: 87
TLN
: 659
File
:
Referensi RUU
:
Abstrak
  • PENGIRIMAN UANG KELUAR NEGERI - PEMUNGUTAN TAMBAHAN PEMBAYARAN - PENETAPAN

    1954

    UU NO. 31, LN 1954/NO. 87, TLN NO. 659, LL SETNEG : 4 HLM

    UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 5 TAHUN 1954 TENTANG PEMUNGUTAN TAMBAHAN PEMBAYARAN ATAS PENGIRIMAN UANG KELUAR NEGERI SEBAGAI UNDANG-UNDANG

    - Pemerintah berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1954 tentang pemungutan tambahan pembayaran atas pengiriman uang keluar negeri; berkenaan dengan hal itu peraturan-peraturan yang termaktub dalam undang-undang darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai undang-undang.
    - Dasar hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 89 dan 97 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
    - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang: Penetapan Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1954 Tentang Pemungutan Tambahan Pembayaran Atas Pengiriman Uang Keluar Negeri Sebagai Undang-Undang.

    CATATAN :

    - Undang-Undang ini diundangkan pada tanggal 17 September 1954, dan berlaku surut sampai tanggal 2 Maret 1954.
    - Undang-Undang ini terdiri dari 2 Pasal.
    - Penjelasan 1 hlm.
Bidang
  • Komisi XI
Status
  • Menetapkan UU Drt. - UU Drt No. 5/1954 sebagai UU
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
    No Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang) Keterangan
    1.
    Pasal 3
    Ayat 0
    Peraturan Pemerintah No. 11/1954
    Pemberian Pembebasan-pembebasan Dari Pemungutan Tambahan Pembayaran Atas Pengiriman Uang Keluar Negeri
Materi yang dibatalkan Putusan MK
    Data tidak ditemukan.
Anotasi
    Data tidak ditemukan.