PENSIUN – PEMBELANJAAN

1956

UU NO. 11, LN 1956/NO. 23, TLN NO. 975, LL SETNEG : 11 HLM

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBELANJAAN PENSIUN

- Pada Konperensi Menteri Peserta Uni Indonesia – Nederland yang kedua, yang diadakan dari tanggal 20 sampai 29 Nopember 1950 di 's Gravenhage, sebagai pendirian Pemerintah Indonesia diberitahukan, bahwa Pemerintah bermaksud menghapuskan dana- dana pensiun untuk pegawai-negeri dan bahwa itu adalah soal intern Indonesia; dalam Konperensi tersebut telah diambil beberapa keputusan dan dibuat perjanjian-perjanjian mengenai dana-dana pensiun serta pensiun-janda dan piatu, yang semuanya diatur dengan Undang-undang.
- Dasar hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 89 dan Pasal 119 ayat (3) Undang - Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, Peraturan-peraturan Pemerintah Republik Indonesia dahulu di Yogyakarta, No. 34 dan 35 tahun 1949, Putusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dahulu di Yogyakarta tanggal 26 Juli 1950 No. 1/DPP, dan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1952.
- Dalam Undang-Undang ini diatur tentang: Aturan pembelanjaan pensiun dan onderstan bagi bekas pegawai-negeri dan keluarganya yang ditinggalkan.

CATATAN :

- Undang-Undang ini diundangkan pada tanggal 26 Maret 1956, dan berlaku surut sampai tanggal 1 Januari 1951
- Undang-Undang ini terdiri dari 13 Pasal.
- Penjelasan - hlm.



-