PENUNJUKAN PELABUHAN PALEMBANG MENJADI PERUSAHAAN NEGARA DALAM ARTI "INDISCHE BEDRIJVENWET" - PENGESAHAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 3 TAHUN 1955

1960

UU NO. 3, LN 1960 / NO. 3, TLN. NO. 1925 , LL SETNEG : 4 HLM

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 3 TAHUN 1955 TENTANG PENUNJUKAN PELABUHAN PALEMBANG MENJADI PERUSAHAAN NEGARA DALAM ARTI "INDISCHE BEDRIJVENWET" MENJADI UNDANG-UNDANG

- Perlu Berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah ditetapkan Undang Undang Darurat tentang penunjukan Pelabuhan Palembang menjadi Perusahaan Negara dalam arti "Indische Bedrijvenwet" Undang Undang Darurat No. 3 tahun 1955; menurut Undang Undang Dasar Sementara Republik Indonesia peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang Undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai undang-undang; dalam rangka berlakunya kembali Undang Undang dasar 1945, Undang-undang Darurat tersebut, yang kedudukannya sederajat dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, perlu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat c.q. disahkan menjadi Undang-undang.
- Dasar hukum undang-undang ini adalah: Pasal-pasal 5 ayat (1), 20 ayat (1) dan 22 ayat (2) Undangndang Dasar 1945.
- Dalam Undang-undang ini diatur tentang : Pengesahan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1955 Tentang Penunjukan Pelabuhan Palembang Menjadi Perusahaan Negara Dalam Arti "Indische Bedrijvenwet" Menjadi Undang-Undang. Pelabuhan Palembang perlu dijadikan perusahaan Negara dalam arti-kata "Indische Bedrijvenwet" (Staatsblad 1927 No. 419), agar supaya dapat berkembang sebaik-baiknya. Lebih-lebih jikalau pelabuhan Palembang dibandingkan dengan pelabuhan Teluk Bayur, yaitu pelabuhan yang terkecil yang telah menjadi perusahaan Negara dalam arti-kata I.B.W., maka adalah lebih perlu (urgent) untuk segera menunjuk pelabuhan Palembang sebagai perusahaan Negara seperti termaksud dalam I.B.W.

CATATAN :

- Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 7 Januari 1960.
- Undang-Undang ini terdiri dari 2 Pasal, dalam Pasal 1 nya memuat 5 pasal pengesahan menjadi undang-undang.
- Penjelasan 1 hlm.